PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan di Riau membuat repot banyak kalangan. Dampaknya dirasakan semua sektor, seperti perekonomian, kesehatan, pendidikan, transportasi, pelayanan masyarakat, dan lainnya.

Lebih dari 80 ribu warga Riau dan provinsi lainnya sakit lantaran kabut asap. Kebakaran lahan dan hutan di Riau bisa dibilang sudah menjadi rutinitas tahunan sejak 17 tahun lalu.

Tahun ini kebakaran lahan merupakan yang terparah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun terpaksa turun tangan mengambil komando. Selama tiga hari, Presiden bekerja di Riau.

Presiden membawa empat batalion atau sekira 1.800 prajurit TNI untuk berperang melawan api yang di 12 kabupaten dan kota.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Presiden menyimpulkan bahwa sebagian besar kebakaran bukan terjadi akibat faktor alam atau cuaca, namun karena ulah tangan manusia, baik individu maupun perusahaan.

Untuk memastikan tidak ada lagi bencana kabut asap di kemudian hari, Presiden SBY yang tiba di Pekanbaru pada 15 Maret 2014 memanggil semua kepala daerah, petinggi TNI dan Polri di Riau, dan pihak korporasi. 

Tujuannya untuk mencari akar permasalah dan merumuskan solusi agar bencana kabut asap tidak terjadi lagi.

"Setelah saya turun ke Riau sebenarnya bencana asap ini bisa diantisipasi secara dini. Ini bisa dilakukan bila muspida, seperti polisi, TNI, kepala daerah di Riau, sampai jajaran paling bawah, mengerti tugas dan tangung jawabnya," katanya. 

Tapi tampaknya tidak ada keseriusan aparat di daerah bersama menanggulangi. Terlebih, paling penting adalah mengantipasi. Jika seandainya aparat di daerah sampai yang paling bawah, misalnya camat, kapolsek, danramil, memantau daerahnya, pastilah upaya antisipasi berjalan dengan baik. 

"Jadi kalau saya lihat ini ada motif lain di balik kebakaran hutan dan lahan,” kata Presiden.

Ia berpesan kepada aparat untuk lebih tegas terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan. Bagi Presiden, pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan kemanusian yang pelakunya harus dihukum berat. 

Akibat perbuatan mereka, orang-orang tidak bersalah harus menanggung dampaknya.

Presiden meminta kepada polisi jangan hanya menangkap masyarakat kecil. Hal terpenting adalah mencari dan menangkap penyokong dana perambahan hutan dan pembakarnya. Merekalah biang keladi dari bencana kabut asap.

Presiden juga mengaskan agar penegak hukum menindak tegas perusahaan pembakar lahan dan yang tidak menjaga kawasannya dari kebakaran.

"Pesan saya kepada aparat penegak hukum, lebih cepat, tetap, dan tegas menghadapi pelaku pembakar lahan maupun pihak yang mendanai. Beri hukuman yang maksimal kepada pelaku yang sengaja membakar hutan dan lahan," katanya. 

Akibat ulah pelaku pembakar lahan yang tidak bertangung jawab itu, penerbangan terganggu, banyak warga menderita penyakit, sekolah diliburkan, perekonomian masyarakat terganggu. Ini memamng benar-benar kejahatan kemanusian. Jadi mereka harus dihukum berat.

Kepala daerah juga diminta lebih proaktif, tidak hanya mengandalkan kedatangan Presiden dan bantuan dari pusat untuk memadamkan api. Jajaran muspida lah yang lebih tahu akar permasalahan dan memberikan solusi segera.

Petugas di daerah seperti gubernur, bupati, camat, lurah/kepada desa, kapolda, kapolres, kapolsek, danrem, dandim, dan danramil diyakini bisa menangani secara cepat.

"Karena tidak semua masalah di daerah harus Presiden yang turun tangan. Aparat dan aparatur daerah seharusnya lebih bertanggung jawab atas apa yang terjadi di daerahnya," tegasnya. 

"Segera mencari solusi agar tidak terulang lagi. Inilah tujuan saya datang ke Riau mencari solusi jangka panjang dan menengah. Bayangkan saja, setiap bencana asap di Riau ini, kita harus mengucurkan dana ratusan miliar," katanya. 

Ini kabut asap setiap tahun terjadi di Riau. Jika sudah berapa kerugian akibat menanggulangi ini. Padahal bencana ini dibuat atas ulah orang yang tidak bertanggung jawab.

Terakhir, Presiden memberi waktu tiga pekan kepada personel Satgas Penanggulangan Asap dari unsur TNI, Pori, BNBP, dan pihak perusahan, untuk menjinakkan api.

Sementara kepada Dinas Kesehatan harus memberi pelayanan maksimal kepada korban kabut asap. “Selama tiga minggu ini, instruksi saya tidak ada kebakaran lagi. Asap hilang,” pungkasnya.***(okezone)