PEKANBARU - Seniman dan pekerja seni kreatif yang ada di Kota Pekanbaru mengancam akan melakukan aksi demonstasi besar-besaran menyusul terbitnya Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Riau.

Lahirnya Perda tersebut memberatkan para seniman. Betapa tidak, pemakaian gedung Anjungan Seni Idrus Tintin (ASIT) untuk pementasan kini diwajibkan membayar retribusi. 

Untuk seniman dikenakan retribusi sebesar Rp2,5 juta per kegiatan sementara untuk umum Rp5 juta dan untuk pelajar dan mahasiswa Rp3,5 juta. Uniknya, retribusi pemakaian gedung ASIT ini bisa dinego lagi.

Retribusi atau komersialisasi gedung ASIT ini mendapat protes keras dari para seniman dan pekerja seni. Ini terungkap dalam diskusi di Laman Seni Komplek Bandar Serai Purna MTQN, Selasa malam (12/2/14). 

Diskusi itu menghadirkan budayawan dan mantan anggota DPRD Riau drh Chaidir, seniman tari Iwan Irawan, seniman teater Fadli Aziz, sejumlah pengurus Dewan Kesenian Riau (DKR), Dewan Kesenian Pekanbaru (DKP) serta beberapa pimpinan teater di daerah ini. 

"Sebenarnya komersialisasi Anjungan Seni Idrus Tintin ini tidak masalah jika perlengkapan gedungnya diperbaiki. Tetapi kenyataannya pentas, sound system , dan perangkat lainnya merupakan paling jelek untuk sebuah pementasan seni," tukas Iwan Irawan.

Sementara itu, Willy, salah seorang pimpin sanggar teater mengaku kaget dan miris terbitnya Perda yang bertujuan komersialisasi gedung ASIT. Dengan ada ketentuan baru itu dia sedang mempersiapkan pementasan seni terpaksa menunda dulu rencana tersebut. Apalagi retribusi itu belum termasuk biaya petugas kebersihan. 

"Rencana nya saya mementaskan karya yang kelima selama 5 hari berturut-turut. Kalau sehari saja saya harus mengeluarkan dana Rp3.250.000,- saya sudah harus siap dana Rp16 juta lebih," ungkapnya. 

Willy mengaku begitu mendapat kabar adanya retribusi itu, dirinya langsung menghentikan latihan. 

Usai berdiskusi hingga tengah malam itu, para seniman sepakat menggelar aksi demontrasi ke DPRD dan Gubernur Riau dengan tuntutan; cabut Perda Nomor 9 tahun 2013 tersebut.***(son)