Tahun 2021 dapat disebut tahun yang buruk bagi daerah-daerah penghasil sumberdaya minyak dan gas bumi. Termasuk daerah-daerah penghasil Migas di Riau.

Perjuangan dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) sangat diserius oleh lembaga Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai melalui diskusi panel pada 11 daerah pengolah Migas di Kota Balikpapan, Kamis 12 April 2018.

Presiden Jokowi membuka secara resmi Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention dan Exhibition ke-42 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Akibat diperkirakan bakal terjadi defisif atau kekurangan anggaran belanja (penerimaan) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2018, dapat dipastikan dirasionalisasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (Migas) menuntut konpensasi yang proporsional sebagai akibat eksploitasi dari SDA yang tidak bisa diperbaharui dari pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas.

Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhammad Nasir hadiri diskusi transparansi dana bagi hasil usaha migas diikuti organisasi pemerintahan dibawah Kementerian Koordinasi Perekonomian, Senin (9/4/2018) di Batam.