• Home
  • Advertorial
  • DPRD Dumai Perjuangkan Pembagian DBH Pengolah Migas yang Proporsional

DPRD Dumai Perjuangkan Pembagian DBH Pengolah Migas yang Proporsional

Parlementaria DPRD Dumai Senin, 28 Mei 2018 17:07 WIB
Wakil Ketua DPRD Dumai Zainal Abidin SH menerima cindera mata dari Walikota Bontang saat menghadiri diskusi panel tentang perjuangan dana migas bagi daerah pengolah di Kota Balikpapan.
DUMAI - Perjuangan dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) sangat diserius oleh lembaga Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai melalui diskusi panel pada 11 daerah pengolah Migas di Kota Balikpapan, Kamis 12 April 2018.

Wakil Ketua DPRD Dumai Zainal Abidin SH yang memimpin rombongan dari Kota Dumai memandang perlu untuk berdiskusi mengenai daerah pengolah Migas dan berjuang untuk mendapatkan bagian yang proporsional untuk daerahnya, terutama bagi Kota Dumai.

"Kota Dumai merupakan daerah sebagai pengolah Migas dan selama ini dinilai DBH yang dikucurkan Pemerintah Pusat belum cukup proporsional. Oleh karena itu perlu adanya kerja bersama-sama dengan daerah yang menjadi tempat pengolah Migas," ucapnya.

Dijelaskan Zainal Abidin, Kota Balikpapan sangat tepat sebagai tempat untuk diskusi ini. Apalagi ada daerah sejak tahun 2004 telah berjuang ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bagian DBH sebagai daerah pengolah Migas dan meminta dana bagi hasil secara ideal.

"Cukup jelas dari penuturan dari Wali Kota Bontang, yang menyebutkan daerahnya telah berjuang dilakukan sejak tahun 2004, yang hingga kini belum juga terealisasi. Mari kita bersama-sama berjuang ke Pemerintah Pusat untuk meminta dana bagi hasil itu," jelasnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menilai sebagai daerah pengolah sangat rentan akan risiko yang diperoleh, seperti yang terjadi di Balikpapan. Bukan hanya korban jiwa, namun kerusakan lingkungan dan dampak sosial bagi daerah pengolah Migas. 
"Apalagi bagi daerah kita ini, tentu dampak lingkungannya juga ada. Lambat laun pasti berdampak kepada kehidupan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari area pengolah Migas tersebut," ujar Zainal Abidin, kepada awak media di Kota Dumai.

Zainal menjelaskan dalam memperjuangkan pembagian dana bagi hasil harus diteruskan hingga daerah pengolah migas ini mendapat pembagian yang proporsional dan masuk dalam draft pasal yang di UU Nomor 33 tahun 2004 tersebut yaitu pasal 19-26.

"Kita berjuang lagi mengumpulkan 11 kabupaten kota daerah pengolah dengan harapan dari pasal tersebut ada bagi hasil untuk daerah migas, mari kita berjuang supaya jelas berapa sih daerah pengolah. Coba kita lihat dampaknya," jelasnya.

Usai pertemuan diskusi panel bersama 11 daerah, beberapa hal yang dihasilkan di antaranya, daerah pengolah migas dimasukkan dalam nomenklatur revisi UU 33 tahun 2004, nilai prosentase untuk daerah pengolah migas.

"Dimana dalam hasil diskusi panel itu bagi daerah pengolah Migas mendapatkan sebesar 0,5 persen diambil dari porsi pemerintah pusat, dari 69,5 persen untuk pemerintah pusat menjadi 69 persen," tutur Wakil Ketua DPRD Dumai Zainal Abidin. 

Semua itu masuk dalam komposisi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi 31 persen didalamnya 0,5 persen untuk daerah pengolah migas, dan hasil kesepakatan dilampiri dengan kajian komprehensif dari 11 daerah pengolah migas.

Masyarakat Dukung DPRD Dumai Rebut Porsi DBH Migas

Sejumlah elemen masyarakat mendukung upaya DPRD Kota Dumai yang berkeinginan untuk menyatukan visi merebut porsi dana bagi hasil (DBH) sektor Migas ke Pemerintah Pusat. Apalagi kondisi Dumai sebagai daerah pengolah belum mendapatkan porsi yang ideal.

Demikian disampaikan Syafrizal, tokoh masyarakat Kota Dumai. Menurut, dana bagi hasil dari sektor Migas bagi Kota Dumai menjadi keharusan yang perlu dipikirkan oleh kalangan legislatif dan Eksekutif (DPRD dan Pemko Dumai).

"Selama ini pemerintah pusat tidak berlaku tranparan, dan adil membagi porsi anggaran ke kota Dumai sebagai daerah yang terkenal dengan pengolah minyak bumi dan industri. Jadi sudah saatnya kita berikan dukungan kepada dewan," jelasnya.

Ia mengungkapkan, Kota Dumai saat ini sangat membutuhkan dana lebih banyak guna mendukung pembangunan infrastruktur dan menggali potensi sumber pendapatan lainnya. Berbeda dengan DKI Jakarta yang sudah mapan dalam hal potensi sumber pendapatan.

"Kami mendukung upaya DPRD Dumai yang turut bergabung memperjuangkan porsi dana bagi hasil (DBH). Kami berharap upaya dan perjuangan dewan Dumai membuahkan hasil demi mendukung suksesi pembangunan bagi Kota Dumai," ucapnya.

Disisi lain, Ketua DPRD Dumai Gusri Effendi menyambut baik, dukungan dan niat ini masyarakat untuk meminta Pemerintah Pusat transparan dalam hal, pembagian porsi DBH bagi daerah pengolah Migas seperti Kota Dumai ini.

"Ibarat kata, kita dan Bontang bertemu dipersimpangan jalan, dengan satu tujuan yang sama. Maka dari itu kebersama dengan daerah-daerah lainnya perlu dukungan semua pihak terutama masyarakat dan Pemko Dumai," jelasnya menambahkan. 

"Sebagai daerah pengolah dan memiliki APBD cukup kecil, tentunya hal ini menjadi cambuk bagi kita untuk kerja keras dengan tujuan yang sama. Sebagai daerah pengolah, tentunya kita tidak ingin diperlakukan pusat tanpa tranparansi DBH selama ini," katanya. (Parlementaria DPRD Dumai)
Tags DBH MigasDPRD-DumaiDPRD Dumai
Komentar