Gubernur Riau, Syamsuar menyebutkan keberhasilan pengelolaan lahan gambut di Provinsi Riau menjadi bagian penting dalam capaian kinerja pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) Nagan Raya Aceh mengadopsi penanganan gabung yang sudah dilakukan Provinsi Riau selama ini.

Luas lahan gambut di Provinsi Riau mencapai 4,9 juta hektare atau 64 persen dari total luasan lahan di Riau.

Indonesia memiliki kemampuan sumber daya yang kuat dalam mengelola kawasan gambut berkelanjutan. Namun demikian hal itu mutlak harus didukung dengan kerjasama yang baik berbagai pihak.

PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) bersama Badan Restorasi Gambut (BRG) mengembangkan program Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di 10 Desa di Kabupaten Siak dan Rokan Hilir.

Badan Restorasi Gambut (BRG) mengalokasikan anggaran Rp2,3 miliar untuk program pembangunan infrastruktur fisik restorasi gambut dan revitalisasi sosial ekonomi masyarakat di Kota Dumai, Provinsi Riau pada 2018 ini.

Pengelolaan gambut Indonesia menjadi pembelajaran bagi dunia. Indonesia hadir dalam Pertemuan Mitra Kerja Global Peatland Initiative (GPI) di Brazaville, Republik Kongo, waktu setempat (21/3).

Deputi IV Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia, Dr Harris Gunawan, membuka kegiatan Kenduri Cinta Restorasi Gambut di Desa Lukun, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kepulauan Meranti.

Sejumlah akademisi mengkhawatirkan iklim investasi negeri, menyusul kerancuan regulasi lahan gambut dan sikap pemerintah mengenai masalah tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut paksa tanaman akasia milik perusahaan hutan tanam industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di konsesi Estate Pelalawan, Riau.