• Home
  • Lingkungan
  • Kementerian LHK Perintahkan PT RAPP Cabut Akasia di Lahan Gambut

Kementerian LHK Perintahkan PT RAPP Cabut Akasia di Lahan Gambut

Hadi Pramono Rabu, 11 Oktober 2017 17:04 WIB
PEKANBARU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut paksa tanaman akasia milik perusahaan hutan tanam industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di konsesi Estate Pelalawan, Riau. 

Tanaman akasia yang ditanam anak perusahaan APRIL Group itu dianggap melanggar aturan karena berada di kawasan gambut lansekap Semenanjung Kampar. 

“Ada pelanggaran di Estate Pelalawan konsesi PT RAPP ini," kata Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan San Afri, Jumat, 24 Maret 2017.

Menurut Afri, pencabutan akasia belum seluruhnya dilakukan karena dua surat perintah Menteri LHK belum dipenuhi semuanya. "Kami mencabut akasia secara simbolis."

Menteri LHK membatalkan Rencana Kerja Usaha PT RAPP berdasarkan telaah Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, ditemukan bahwa PT RAPP menambah blok baru untuk tanaman akasia yang melibatkan areal gambut. 

Dirjen Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani menjelaskan, surat keputusan yang memuat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, telah diberikan kepada PT RAPP Estate Pelalawan.

Perusahaan diperintahkan untuk mencabut akasia yang telah ditanami pada areal pelanggaran gambut serta membersihkan biomassa bekas pencabutan tanaman akasia itu. 

Perusahaan juga diminta melakukan penimbunan kanal yang baru dibuka. Sanksi akan lebih berat dapat diterapkan jika ditemukan pelanggaran lainnya.

Perusahaan hutan tanam industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berjanji akan menjalankan perintah Kementerian. 

"Kami akan selalu mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku," kata Manajer Komunikasi Perusahaan RAPP Djarot Handoko kepada Tempo.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Karliansyah mengingatkan agar pemegang izin usaha dan perkebunan tidak mengulangi lagi pelanggaran itu. 

"Setiap pembukaan baru terhadap areal gambut, termasuk membangun kanal baru, pasti ditindak Menteri LHK," ujarnya.

Atas keputusan ini, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman berharap agar tenaga kerja tak ada yang dirugikan setelah izin dari korporasi raksasa, PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dicabut.

"Kita kembali lagi ke Kementerian atas pencabutan ini untuk tidak ada yang dirugikan termasuk tenaga kerja," katanya di gedung daerah, Selasa, 10 Oktober 2017.

Gubernur Riau juga akan menunggu keputusan seperti apa yang diambil oleh KLHK atas tindakan tegas yang telah dijalankan. "Kita tunggu saja apa pertimbangannya. Kalau mendadak dicabut, saya rasa tidak seperti itu," tandasnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Djusman angkat bicara mengenai pencabutan izin operasional RAPP oleh Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) RI. 

Menurut Noviwaldy, lahan gambut harus diselamatkan, dan tidak boleh pengusahaan gambut melebihi satu siklus.

"Saya rasa ini sifatnya administratif, mungkin rencana kerjanya tidak disetujui oleh menteri (LHK), ya harus diurus dulu. Yang pasti, saya mendukung kementerian LHK, bahwa gambut satu siklus tidak boleh dimanfaatkan lagi," katanya.

Sebelumnya, korporasi ini juga tak memperbaiki rencana kerjanya selama 10 tahun sesuai dengan peraturan gambut yang dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Sedangkan Pihak PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) melalui Head of Corporate Communications PT. Riau Andalan Pulp and Paper, Djarot Handoko menyatakan jika pihaknya sudah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dimana dalam surat tersebut bahwa RKU tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut dan tidak sah sebagai acuan dalam kegiatan operasional dilapangan.
 
"Kami sedang mempelajari surat dari Kementerian tersebut dan berharap dapat mencapai solusi bersama yang komprehensif. Kami percaya bahwa Pemerintah dapat memberi kepastian iklim investasi dan bisnis di tengah meningkatnya kompetisi pasar global, di samping itu terus berupaya memberikan perlindungan bagi ribuan pekerja yang menggantungkan kehidupannya pada perkembangan industri kehutanan yang berkelanjutan" tulis Djarot Handoko melalui rilis yang disebar oleh kalangan wartawan di grup Whatapps Selasa sore (10/10/2017).
 
"Merupakan tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa rencana operasional kami tidak hanya melindungi lingkungan tapi juga melindungi hak-hak dari pekerja kami, masa depan keluarganya dan masyarakat lokal secara keseluruhan yang bergantung pada bisnis kami untuk kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Terimakasih," tutup Djarot.

Sementara itu Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menilai PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) hanya main gertak kepada pemerintah soal adanya isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) perusahaan tersebut. Pasalnya perusahaan tersebut hanya segilintir mempekerjakan karyawan lokal.

Bahkan kata Isnadi Esman Sekjen JMGR PT RAPP menunjukan sikap ketidakpatuhan yang kembali ditunjukkan dengan mengabaikan regulasi pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di dalam Rencana Kerja Tahuan dan rencana kerja umum yang diajukan kepada KLHK.

(rdk/tpc/int)
Tags Kementerian LHKLahan GambutRAPP
Komentar