Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (Migas) menuntut konpensasi yang proporsional sebagai akibat eksploitasi dari SDA yang tidak bisa diperbaharui dari pemerintah pusat.

Pengadilan Tipikor Pekanbaru gelar sidang perkara korupsi SPPD fiktif di Bapenda Riau. Setelah dibacakan dakwaan, tiga terdakwa yang semuanya PNS tidak mengajukan eksepsi.

Pemprov Riau menandatangani MoU tentang integrasi data setoran PAD Riau dengan Bank Riau Kepri. Pemprov yakin pengelolaan transaksi non tunai ini akan terlaksana degan baik.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi membuka Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPMT) se Provinsi Riau Tahun 2018.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas.

Walaupun regulasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya.

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston Batam.

Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya menggali potensi-potensi daerah. Salah satunya sektor peternakan yang diyakini dapat ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil rakyat yang duduk di Komisi IV DPRD Riau optimis jika pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai selesai sesuai target, tahun 2019 mendatang. Pihak kontraktor (Hutama Karya, red) pun menyatakan hal yang sama.

Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di masyarakat dapat dilakukan dengan banyak cara. Satu diantaranya adalah mengubah pola pikir masyarakat semenjak dini.

Provinsi Riau berupaya mengejar ketertinggalan Level Maturitas (Kematangan) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari beberapa pemda di wilayahnya yang telah terlebih dulu mencapai level tiga.

Pemerintah Provinsi Riau ternyata mendapatkan keuntungan besar dari distribusi bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 24 ayat 2 Tentang Pajak Daerah ditetapkan pajak BBM sebesar 10 persen.

Gubernur Riau Arsyadjulandi Rachman, penuhi janjinya dan menyerahkan secara langsung bantuan mobil sebagai alat praktek untuk sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Otomotif se Provinsi Riau.