Kementerian Agama (Kemenag) akan meluncurkan kartu nikah untuk memudahkan urusan dalam pengelolaan administrasi pencatatan nikah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengeluarkan kebijakan yang harus dilaksanakan di seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengantisipasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2018, yang mencapai sekitar Rp1 triliun.

Bupati Bengkalis diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis H. TS Ilyas menghadiri Rapat Kerja Daerah Dewan Harian Daerah (DHD) Angkatan 45 Provinsi Riau.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya menyetujui revisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tertang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) jenis Pertalite dari 10 persen menjadi 5 persen.

Dinas Perhubungan Provinsi Riau dinilai tidak komitmen memberikan kontribusi dari hasil retribusi penyeberangan kapal Roro Dumai-Rupat, Kabupaten Bengkalis, kepada Pemerintah Kota Dumai selama tujuh tahun belakangan ini.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (Migas) menuntut konpensasi yang proporsional sebagai akibat eksploitasi dari SDA yang tidak bisa diperbaharui dari pemerintah pusat.

Pengadilan Tipikor Pekanbaru gelar sidang perkara korupsi SPPD fiktif di Bapenda Riau. Setelah dibacakan dakwaan, tiga terdakwa yang semuanya PNS tidak mengajukan eksepsi.

Pemprov Riau menandatangani MoU tentang integrasi data setoran PAD Riau dengan Bank Riau Kepri. Pemprov yakin pengelolaan transaksi non tunai ini akan terlaksana degan baik.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi membuka Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPMT) se Provinsi Riau Tahun 2018.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas.

Walaupun regulasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya.

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston Batam.

Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya menggali potensi-potensi daerah. Salah satunya sektor peternakan yang diyakini dapat ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.