• Home
  • Advertorial
  • Mewujudkan PPID Bengkalis Lebih Berkualitas dan Profesional

Mewujudkan PPID Bengkalis Lebih Berkualitas dan Profesional

Rd. Rony Pratama Nataatmaja Senin, 25 Juni 2018 10:10 WIB
BENGKALIS - Pada era keterbukaan informasi publik, masyarakat mempunyai kesempatan yang besar untuk mendapatkan sekaligus mengakses informasi yang seluas-luasnya.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masyarakat atau stakeholder dapat mencari informasi yang bermanfaat atau berguna demi kemajuan masyarakat luas, seperti informasi tentang kebijakan dan program-program pembangunan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah.

Berpegang dengan Nomor 14 Tahun 2008, penyelenggaran pemerintahan atau Badan Publik dituntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan dan transparansi informasi akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat atau stakeholder meningkat dan pada akhirnya partisipasi stakeholder dam masyarakat meningkat.

Hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar yang bertujuan mewujudkan penyelenggaran  pemerintah yang baik, terbuka dan akuntabel, maka untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dukumentasi yang lengkap akurat dan faktual, karena keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan aktivasi dan pengawasan public dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi, sejak tahun 2015 lalu Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama. Tepatnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 338/KPTS/VII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Waktu itu pegelolaannya dinaungi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan informasi di badan publik dan tergolong  masih baru, di lingkungan pemerintah daerah.

PPID mempunyai fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. 

Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak informatif.

Seiring perkembangan waktu dan tuntutan zaman, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka terbentuklah Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik. Dengan “pemekaran” Perangkat Daerah (PD) tersebut, otomatis keberadaan PPID ikut diboyong dari markas Jalan Pramuka menuju Jalan Kartini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskomifotik) Bengkalis, Johansyah Syafri, menjelaskan perpindahan markas, tentu harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat mendapatkan informasi.

Secara perlahan tapi pasti, pihaknya berupaya melakukan pembenahan di sana-sini. Mulai dari mempekuat kelembagaan PPID utama, diiringi meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola informasi. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari menyediakan ruangan pelayanan yang representatif.

“Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah memiliki ruangan khusus PPID utama. Tempatnya nyaman dan represntatif. Siapa saja yang datang untuk mendapatkan informasi publik akan dilayani dengan baik oleh para petugas yang selalu standby,” ujar mantan Kepala Bagian Humas Setda Bengkalis ini.

Bentuk keseriusan Diskominfotik untuk mewujudkan PPID yang berkualitas dan profesional, tidak hanya dari aspek SDM maupun sarana gedung. Namun juga ditopang oleh piranti lunak, yakni website ppid.bengkaliskab.go.id.

Tidak itu saja, seiring perkembangan penggunaan media sosial, PPID Bengkalis juga menggunakan jejaring sosial untuk menyampaikan informasi. Yakni melalui twitter, instagram dan facebook.   

Kehadiran website dan jejaring sosial (media sosial tersebut) yang baru seumur jagung ini, tentu masih banyak pembenahan serta perbaikan. Meskipun demikian, PPID Bengkalis terus berupaya maksimal untuk melengkapi dengan data-data dan informasi terkait dengan Kabupaten Bengkalis.

“Perlahan, tapi pasti, teman-teman di PPID bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Tentu masih ada kekurangan dan keterbatasan,” ungkap Johan.

Disinggung, bagaimana caranya mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Johan, sesuai tentuan UU KIP, setiap orang bisa mendapatkan informasi dari Badan Publik, bisa mengakses langsung dari internet (terutama informasi yang sudah tersedia) atau datang langsung ke kantor PPID Bengkalis.

Setiap publik yang minta informasi, terlebih mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas.

Kemudian menyamtumkan maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannnya. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik.kepada pemohon informasi publik.

Selanjutnya, petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.

Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik. Terakhir petugas membukukan dan mencatat.

“Prosedur ini harus dilalui oleh pemohon informasi. Kita berharap, pelayanan informasi di PPID Bengkalis bisa selalu berjalan dengan baik dan efektif demi memberikan kepuasan layanan bagi siapapun yang berurusan. Sehingga, setelah selesai berurusan,” ungkap Johan.

Kerja keras PPID Bengkalis dalam mewujudkan institusi pelayanan informasi publik yang berkualitas dan profesional, tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, di penghujung tahun 2017 lalu, Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning yang dinilai KI Provinsi Riau yang memiliki tata kelola informasi publik yang baik.

Untuk tahun 2017 ini, kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini menempati posisi kedua setelah Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan posisi ketiga ditempati Kota Pekanbaru. Pencapaian yang diperoleh Bengkalis kali ini, naik empat peringkat dibanding capaian tahun 2016, waktu itu berada di posisi keenam.

Award yang diserahkan Wakil Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim diterima langsung Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Capaian sebuah penghargaan (award), selain menjadi sebuah kebanggaan, juga harus dimaknai sebagai tantangan besar bagi PPID Bengkalis untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi. PPID tidak tinggal diam, lompatan posisi yang diraih dibandingkan pada tahun lalu, membuat pengelola untuk terus berpacu dengan waktu, untuk memenuhi kekurangan yang ada.

Setidaknya, jika belum bisa menyalip PPID Kabupaten Indragiri Hulu, setidaknya pada tahun 2018 ini, bisa tetap bertahan pada posisi runner up. Untuk itu, kata Johan, pihaknya terus mengevaluasi dan mengintarisir, kekurangan-kekurangan yang ada, untuk dibenahi.  

Ketua PK KNPI Bengkalis Faisyal Bachri : PPID Sarana Tangkal Hoax

KEBERADAAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, sepertinya sebuah inovasi yang sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang luas di era keterbukaan informasi saat ini. 

Peran PPID adalah nyata, dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tidak berbelit, tidak berkelit disaat masyarakat "risau" untuk mendapatkan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

PPID yang nyata saat ini, kiranya dapat dirasa langsung oleh masyarakat. Sebab, para tenaga PPID telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkini dan terpercaya yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

Apalagi, informasi yang tersaji semua untuk kepentingan masyarakat. Seperti kepentingan umum ataupun kepentingan pendidikan. Misal, data untuk penelitian dan sejenisnya.

Hebatnya, PPID harus diakui, merupakan salah satu tempat mengelola informasi untuk menghindari dan menangkal penyebaran berita bohong (hoax) dengan cara mencari perbandingan dan kebenaran data.

"Dan semua yang bersifat menduga dan meraba, dapat kita ketahui di PPID, dengan tidak mengenyampingkan prosedur yang ada," ujar Faisyal Bachri, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Bengkalis.

Dengan adanya PPID, keunggulan lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yakni keterbukaan informasi, transparan data. Selain itu, dengan PPID, tentunya semakin mepermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan, khususnya daerah.

Seperti diketahui, saat ini keterbukaaan informasi publik sudah menjadi kebutuhan mendasar. Tetapi jangan lupa, transparansi dan keakuratan data menjadi kunci. Sehingga dapat meminimalisir penyimpangan data dan kecurangan.

Pertempuran informasi yang ditampilkan PPID, agaknya mampu membangunkan masyarakat, supaya tidak mudah percaya terhadap berita miring terhadap pemerintah. "Dan sebaiknya masyarakat mendatangi PPID untuk membandingkan informasi yang didapat," tuntasnya dengan harapan tinggi.

Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir : PPID Fungsinya Sangat Vital

SELURUH informasi tentang Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ada di PPID. Baik itu informasi tentang anggaran daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, pajak daerah maupun segala aturan di daerah.
 Maka dari itu, tidak berlebihan kiranya, DPRD Kabupaten Bengkalis akan mensupport penuh, pejabat penggelola informasi dibawah naungan Kominfotik Kabupaten Bengkalis tersebut.

Mensupport dalam artian, tatkala masyarakat sedikit bimbang dalam mencari fakta dan kebenaran informasi, PPID adalah solusinya. Maka, perwakilan rakyat di parleman harus mendukung disemua sisi, semisal anggaran.

Sebab, PPID merupakan salah satu pusat data, pusat penyebaran informasi daerah yang bermatabat dan akurat, yang harus disajikan ditengah masyarakat. "PPID itu pusat data, kunci dan fungsinya sangat vital. Karena PPID menyebarkan informasi tentang daerah tidak boleh bohong," begitu Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir memandang.

Disebut sebagai pusat penyebaran informasi daerah dan memegang data daerah, politisi Partai Amanat Nasional itu memandang, dalam membangun sebuah daerah, maka perlu keakuratan dan kevalitan data.

Maka dari itu, penekanan Abdul Kadir cukup beralasan, bahwa PPID harus bekerja profesional dan terukur. Artinya, ketika legislatif meminta dan membutuhkan data dalam membangun daerah, maka jawabannya harus tersedia dan disediakan oleh PPID.

"Kita tidak ingin, sekelas PPID tidak memainkan data "tembak". Sehingga informasi yang disampaikan kedalam maupun keluar bisa dipertanggungjawabkan," begitu harapan putra asal Rupat, Kabupaten Bengkalis ini. (Advertorial)
Tags PPID BengkalisPemkab Bengkalis
Komentar