PEKANBARU - Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Pengurus Daerah (Pengda) Riau melirik isu terpopuler yang menjadi santapan menarik di wilayah Riau saat ini. Peralihan Blok Rokan dari tangan Chevron ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina.

Isu ini dianggap telah menimbulkan polemik di tengah khalayak. Blok Rokan yang dikelola asing ini mulai beroperasi di Riau sejak tahun 1942. Hanya saja, pembangunan pendidikan di Riau baru berlangsung pada tahun 1962.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Pengurus Daerah (Pengda) Riau, M Rawa El Amady, AAI Riau bertindak dalam hak transisi Chevron ke Pertamina, seperti Pengda AAI akan mengawal masa transisi kelola Blok Rokan agar Pertamina selaku BUMN tidak mengulang cacat kelola CPI.

Kemudian, pasca 2021, Pengda Riau akan usulkan CPI tidak bergaya habis manis sepah dibuang. Walau CPI hengkang Pengda usulkan Chevron beri sumbangan pendirian "post oil and mining closure".

“Ada semacam dana perwalian / dana amanah (oil trust fund) untuk pendidikan dan pengembangan usaha tempatan. Ini bisa diteruskan dengan Yayasan Pertamina,” katanya, Senin (6/8/2018).

CPI dan Pertamina juga memastikan pemulihan jasa lingkungan pasca tambang migas terlaksana baik termasuk social due diligence. Diikuti dengan pemastian hak-hak dasar orang Sakai sebagai masyarakat Adat di dalam dan sekitar wilayah kerja minyak.

“Selama 20 tahun tersebut minyak dieksploitasi di Riau, tetapi Riau tidak mendapat manfaat sedikitpun. Seharusnya dari tahun 1942 pendidikan di Riau sudah dibangunan, bukan harus sekolah ke Sumbar dan ke Medan. Oleh sebab itu, AAI merasa penting mendiskusikan kembali tentang hak-hak lokal/daerah pada tahun 1942-1962. Riau sudah dieksploitasi, namun lingkungan serta kesejahteraan masyarakatnya terabaikan,” jelasnya.

Rawa baru terpilih menjadi ketua AAI Riau pada tanggal 4 Agustus 2018 lalu. Rawa bersama beberapa antropolog di Riau bersepakat membentuk Pengda AAI Pengda Riau dan sekaligus pembentukan pengurus.

Selain terpilihnya ketua AAI, pembentukan tersebut juga menetapkan Zuli Laili Isnaini sebagai Seketaris Umum, Hambali Sebagai Bendahara, Derichad  H. Purta  kepala devisi Pemberdayaan, Achmad Hidir sebagai kepala devisi Peningkatan profesi, dan Marhalim  Zaini kepala devisi Advokasi.