RIAUHEADLINE.COM - Sektor BUMN perkebunan yang mengelola komoditas sawit dinilai perlu melakukan pembenahan serius, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar area konsesi. 

Penguatan hilirisasi disebut menjadi arah kebijakan yang lebih tepat dibandingkan hanya memperluas lahan di sektor hulu.

Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, menyampaikan pandangan tersebut usai menghadiri pertemuan dengan jajaran BUMN perkebunan di Kantor Regional I PTPN IV, Medan, Sumatra Utara. 

Dalam pertemuan itu, ia menyoroti adanya ketimpangan sosial yang masih terjadi dalam pengelolaan perkebunan sawit, khususnya di wilayah Rokan Hulu, Riau.

Menurut Budi, praktik pengelolaan lahan di daerah tersebut sejak lama belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal. 

Ia menyebut kondisi ini sudah berlangsung sejak pertengahan 1990-an dan meninggalkan persoalan sosial yang belum terselesaikan hingga kini.

“Mulai tahun 1995 ada penanaman yang tidak melibatkan masyarakat. Seakan-akan masyarakat yang punya tanah ulayat tidak dilibatkan. Masyarakat hanya jadi penonton. Mestinya mereka ikut berperan di situ. Jadi ini PR yang harus kita selesaikan ke depan, sehingga masyarakat berperan,” ujar Budi di Medan, Rabu (22/4/2026).

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan perkebunan sawit, agar tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas perkebunan.

Lebih jauh, Budi juga mendorong agar entitas bisnis BUMN seperti Agrinas Palma Nusantara dan PTPN tidak lagi fokus pada ekspansi lahan di sektor hulu. 

Menurutnya, arah pengembangan industri harus bergeser menuju penguatan hilirisasi agar nilai tambah komoditas bisa dinikmati lebih luas oleh daerah penghasil.

Ia menekankan bahwa tanpa pengolahan lanjutan, potensi ekonomi dari komoditas sawit tidak akan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat sekitar maupun pendapatan daerah.

“Tidak cukup hanya memperluas kebun di sektor hulu. Harus ada penguatan hilirisasi dan diversifikasi agar nilai tambahnya benar-benar dirasakan,” tegasnya.

Dalam usulan kebijakannya, politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mendorong pembentukan unit khusus atau direktorat yang secara spesifik menangani hilirisasi dan diversifikasi produk perkebunan di tubuh BUMN terkait.

“Kita inginkakan di Agrinas maupun PTPN ada unit atau direktorat hilirisasi dan diversifikasi. Tidak hanya bicara memperluas hulunya,” pungkas Budi.

Dorongan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah korektif dalam tata kelola industri perkebunan nasional, khususnya dalam komoditas sawit, agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah perkebunan.