PEKANBARU - RAPBD Perubahan 2015 yang saat ini tengah dibahas DPRD Riau tuai kritikan dari fraksi yang ada. Salah satunya, besarnya belanja rutin pegawai dibandingkan belanja modal pembangunan untuk masyarakat.

"Proporsi belanja ada ketimpangan, belanja daerah masih didominasi belanja rutin pegawai yang mencapai 60 persen. Sedangkan belanja modal pembangunan untuk masyarakat hanya 40 persen," kata Septina Primawati, anggota Fraksi Golkar DPRD Riau dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/15). 

Lebih lanjut sebutnya, ada belanja untuk kepentingan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masih di bawah 30 persen. Hal ini sangat kontradiktif dengan politik anggaran yang harus ditekankan pengalokasiannya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 

"Ini seharusnya dinikmati masyarakat melalui alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan serta pemberantasan kemiskinan," ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Inderagiri Hilir ini. 

Hal senada juga diungkapkan Yusuf Sikumbang, anggota Fraksi PKB DPRD Riau. Menurutnya, belanja tidak langsung yang hanya banyak tersedot untuk gaji pegawai negeri sipil dan kegiatan birokrasi. 

"Kenaikannya cukup besar yakni 56,89 persen. Belanja langsung yang jadi hajat hidup orang banyak turun 28 persen. Tapi belanja pegawai naik Rp11 miliar," ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru ini. 

Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum akomodatrif terhadap kepentingan rakyat banyak. Dia menganggap, Pemprov lebih mengedepankan kesejahteraan aparatur semata.