PANGKALANKERINCI - Perjuangan masyarakat Pelalawan untuk mengelola dan menentukan siapa pengelola blok kampar terus mendapat titik terang. Dimana pada tanggal 11 Agustus yang lalu, Gubernur Riau sudah mengeluarkan rekomendasi, kepada kabupaten Pelalawan dan kabupaten Inderagiri Hulu (Inhu) untuk mengelola Blok Kampar.

"Remomendasi Gubri ini disampaikan ke Kementrian ESDM, tembusannya disampaikan juga ke Komisi VII DPR RI, dan SKK Migas. Dengan dukungan Guber Riau ini, jelas menambah amunisi dan semangat juang kita, dan juga ini semakin menampakan hasil perjuangan kita bersama," terang ketua Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (FMPMBK) T. Zulmizan F. Assegaf, dalam pertemuan dengan Bupati Pelalawan dan DPRD Pelalawan terkait Blok Kampar ini, dikantor Bupati Pelalawan, kemarin.

Zulmizan menegaskan, ada tiga poin dalam surat Gubernur Riau ke Kementrian ESDM ini. Poin pertama, bahwa kabupaten Pelalawan dan kabupaten Inderagiri Hulu (Inhu) sudah melakukan kesepakatan untuk mengelola sumur migas Central Sumatera Blok yang berlokasi di kabupaten Pelalawan dan kabupaten Inhu.

"Poin kedua adalah, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan dukungannya kepada dua kabupaten tersebut, untuk mengelola sumur migas Central Sumatera Blok atau Blok Kampar secara bersama," terang Zulmizan.

Kemudian yang ketiga, kata Zulmizan Pemerintah Provinsi Riau meminta ke Kementrian ESDM memberikan kesempatan kepada daerah untuk pengelolaan blok tersebut, secara bersama melalui BUMD kedua daerah.

Untuk selanjutnya kata Zulmizan, FMPMBK bersama pemerintah daerah dan DPRD Pelalawan akan menyusun langkah-langkah selanjutnya. Diantaranya, menyiapkan badan hukum untuk mengelola blok kampar, atau menggandeng pihak operator lapangan. 

"Untuk opsi mengandeng pihak operator, tentu akan kita cari dan kita tentukan bagi penawaran yang paling menguntungkan daerah," katanya lagi.

Bupati Pelalawan HM. Harris menjelaskan, rekomendasi dari Gubernur Riau ini merupakan langkah maju bagi Pelalawan dalam merebut pengelolaan Blok Kampar. 

"Salah satu masalah yang dibahas saat Komisi VII DPR RI turun ke Riau kemarin, adalah rekomendasi Pemrov ini," kata Harris.

Pemerintah Daerah kabupaten Pelalawan, kata Harris mendukung penuh perjuangan Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar ini. Dukungan Pemkab ini selaras dengan dukungan DPRD Pelalawan. 

Anggota DPRD Pelalawan Indra Kampe, mengapresiasi perjuangan FMPMBK. "Kita DPRD Pelalawan akan berjuang bersama dengan masyarakat Pelalawan untuk mendapatkan pengelolaan Blok Kampar ini," tegas Indra Kampe.***(feb)