JAKARTA - Keberadaan kilang minyak di Indonesia cukup memprihatinkan. Selain sudah tua, kilang yang ada tidak mampu memproduksi dan mencukupi kebutuhan minyak rakyat Indonesia. Dengan alasan ini, pemerintah harus mengimpor minyak yang sudah diolah atau BBM.

Puluhan tahun Indonesia tidak membangun kilang baru. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan Indonesia sudah 22 tahun tak bangun kilang baru.

"Kalau industri katakanlah di hulu, sudah berapa tahun kita tidak bangun kilang minyak? Jawabannya 22 tahun. Itu terakhir kita bangun. Ada yang salah pada kebijakannya yang harus dibenahi," ujar Darmin dalam acara Rakernas Koordinator Asosiasi Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (16/9).

Membangun kilang membutuhkan investasi yang sangat besar. Banyak pertimbangan yang harus dihitung sebelum membangun. Vice President for Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro mengatakan, salah satu pertimbangan membangun kilang adalah supply minyak yang nanti mengisi. Jangan sampai kilang yang dibuat kosong dan merugikan.

"Investasinya mahal bisa mencapai USD 15 miliar satu kilang. Kita harus pertimbangkan pasokan," ucap Wianda ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (22/9).

Wianda menyebut, pertimbangan pertama membangun kilang adalah efisien. Ini harus dihitung dua arah antara produsen dan pemilik lokasi sumur atau kilang.

Kita harus memastikan kita bisa dapat supply aman selama 25 atau 30 tahun ke depan," katanya.

Namun demikian, sebenarnya banyak pihak yang menawarkan pembangunan kilang di Indonesia. Tapi batal.

Salah satu pihak yang batal membangun kilang di Indonesia adalah Kuwait. Tahun 2013 silam, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) membatalkan rencana pembangunan kilang berkapasitas 300.000 barel minyak mentah per hari senilai Rp 90 triliun di Indonesia.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina, M Afdal Bahaudin saat itu mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan penolakan pemerintah untuk memberikan insentif fiskal ke KPC.

"Kami sudah sampaikan secara resmi ke KPC bahwa pemerintah tidak bisa memberikan insentif yang diminta. Mereka (KPC) bilang no hope (tidak ada harapan) ," katanya seperti dilansir Antara.

Pemerintah tidak bisa memberikan insentif fiskal yang diminta KPC karena dinilai terlalu berlebihan. KPC antara lain meminta pembebasan pajak penghasilan (PPh) atau "tax holiday" selama 30 tahun dan selanjutnya lima persen. Padahal, PPh badan lainnya dikenakan 20 persen.

Perusahaan Kuwait itu juga meminta keringanan pajak lainnya seperti pajak daerah dan bea masuk. KPC sudah menyelesaikan studi kelayakan pembangunan kilang di Indonesia. Hasil studi kelayakan antara lain permintaan sejumlah insentif agar kilang ekonomis. Namun, pemerintah menolak memberikan insentif yang diminta karena dinilai berlebihan.

Masih ada perusahaan lain yang ingin membangun kilang di Indonesia, yaitu Saudi Aramco.

Perusahaan minyak dan gas asal Arab Saudi, Saudi Aramco juga membatalkan rencana pembangunan kilang di Indonesia beberapa tahun silam. Bahkan, perusahaan ini telah melakukan feasibility study.

Namun demikian, Wianda Pusponegoro menolak rencana investasi ini disebut batal. Menurutnya, ini tidak dilanjutkan karena banyak hal yang diperhitungkan dalam membangun kilang minyak.

"Sebenarnya level investasi itu engga ada istilah batal. Negosiasi itu ada klausul apa yang dibutuhkan. Kalau kita itu pertimbangannya harus efisien. karena pembangunan kilang itu dibutuhkan pasokan minyak mentah," tegasnya.

Wianda menyebut, Pertamina sebagai perusahaan negara selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam membangun kilang. Namun sekali lagi, pembangunan harus efisien dan tidak merugikan negara.

"Jadi sebenarnya, Saudi Aramco memang dulu ada ketertarikan dan kita wellcome kalau itu menjadi keinginan pemerintah. Tapi, kilang ini yang harus dipikirkan pasokan minyak mentahnya. Yang lain juga sisi permodalan, volume produksi kilang," tegasnya.

Di tengah banyaknya pembatalan proyek pembangunan kilang. Pertamina mengeluarkan pernyataan kalau pemerintahan sebelum Jokowi menghambat pembangunan kilang baru.

PT Pertamina (Persero) menuding adanya pihak yang tidak ingin Indonesia memiliki kemandirian energi. Salah satu caranya dengan menghambat pembangunan kilang minyak yang sudah 22 tahun tidak dibangun.

Sekretaris Perusahaan Pertamina, Wisnuuntoro mengatakan sejak tahun 2000, banyak investor yang ingin membantu Indonesia untuk membangun kilang minyak. Namun, ada pihak pemerintahan yang tidak ingin kilang Indonesia maju.

"Begitu kuatnya satu pihak yang memproteksi sehingga jangan sampai kilang Indonesia itu maju," ujar dia dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/9).

Namun, dia enggan menyebutkan pihak mana yang mencoba menghalangi pembangunan kilang di Indonesia. Yang pasti, kata dia, pemerintahan sebelum Presiden Jokowi.

"Ya terbukti tapi pemerintah yang dulu-dulu, saya tidak sebutkanlah. Dan baru pemerintahan sekarang ini kita mungkin nanti satu atau dua bulan ini kita resmikan yang di Cilacap. Intinya kita berbenah untuk bangun kilang," kata dia.

Wisnu menambahkan saat ini kilang minyak milik Pertamina tidak bisa menutupi kebutuhan setiap harinya. Kebutuhan BBM per hari dapat mencapai 1,6 juta barel, sedangkan produksi kilang Pertamina hanya mencapai 1,05 juta barel per hari. Dengan begitu, pemerintah harus mengimpor minyak untuk menutupi kebutuhan tersebut.

"Jadi itu kita impor produk dan impor crude. Artinya kita gak usah jual ke mana-mana, mikirin kebutuhan sendiri saja perlu impor dengan kebutuhan 1,6 kilang. Dari dulu itu selalu tidak berhasil. Tanda tanya besar. Alhamdulillah mudah-mudahan sekarang ini berkembang terus, pemerintahan pertama ini kita sudah punya kilang yang fight, paling enggak kita bisa bikin 1,6 juta barel per hari. Jadi tidak dimainkan dengan Singapura lagi. Kita lebih mandiri lah," katanya.

Wianda Pusponegoro tidak mau berkomentar mengenai ini. Menurutnya, Pertamina kini fokus pembangun ke depan dan tidak mau bicara yang dulu-dulu.

"Ngomong yang dulu apa efektivitasnya? Kita ingin ada solusi ke masyarakat. Pertamina cari jalan di tengah situasi masyarakat seperti ini. Kami tidak mau berpolemik," kata Wianda.

Terlepas benar atau tidak, perusahaan migas Saudi Aramco kembali tertarik membangun kilang di Indonesia.

Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Arab Saudi, Saudi Aramco berminat untuk membangun kilang di Indonesia. Komitmen investasi kilang senilai USD 10 miliar ini telah disampaikan Menteri Keuangan Arab Saudi pada pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Arab Saudi beberapa waktu lalu.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja membenarkan kabar ini. Dia bahkan berharap agar pembangunan kilang baru oleh Saudi Aramco dapat segera terwujud. Apalagi mengingat perusahaan tersebut memiliki modal yang besar.

Saudi Aramco, lanjut Wiratmaja, berminat membangun kilang serta distribusinya. Untuk itu, Pemerintah akan segera mendiskusikan lebih lanjut, termasuk juga kemungkinan bekerja sama dengan PT Pertamina.

"Kerja sama sampai ke hilir boleh, tapi nanti dibikin regulasinya yang cantik. Jangan hanya (membangun) di tempat-tempat yang gemuk saja. Mungkin membangun di Jakarta. Bangun juga di Sulawesi, Ambon. Jadi pembangunan infrastruktur merata," katanya seperti dilansir dari situs Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (16/9).

Dengan permodalan Saudi Aramco yang besar, diharapkan juga dapat membantu Indonesia memperkuat infrastruktur di daerah-daerah frontier demi ketahanan energi nasional.

Keinginan Saudi Aramco untuk membangun kilang di Indonesia, sebenarnya telah dikemukakan sejak beberapa tahun silam. Bahkan telah dilakukan feasibility studi bersama Pertamina. Namun lantaran ada beberapa insentif yang dimintanya tidak mencapai titik temu, rencana tersebut akhirnya batal.

Wiratmaja mengatakan, tidak tertutup kemungkinan nantinya Pemerintah akan membuka kembali FS yang telah dilakukan di Tuban tersebut. Namun untuk kepastiannya, masih harus didiskusikan lagi.

Selain Saudi Aramco, sejumlah negara maupun perusahaan telah menyurati Pemerintah Indonesia dan menyatakan minatnya untuk membangun kilang dan.storage. Antara lain Kanada, China melalui Sinopec, Irak dan Kuwait serta perusahaan asal Korea.

Untuk mendukung pembangunan kilang, dalam waktu dekat akan segera diterbitkan Peraturan Presiden tentang pembangunan kilang minyak baru yang isinya antara lain empat opsi pembangunan yaitu dibangun oleh badan usaha, kerja sama Pemerintah dengan badan usaha, penugasan khusus kepada PT Pertamina dan dibiayai oleh APBN. Dalam aturan tersebut, disebutkan juga mengenai insentif fiskal untuk para investor.