BATAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mengusulkan agar Bank Riau Kepri membangun gerai desa di seluruh desa se-Kepulauan Meranti. 

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Riau Kepri di Hotel Harmoni, Batam, Rabu (22/4/) kemarin.

"Gerai desa ini bisa untuk kas atau simpan-pinjam. Ini sangat mudah dilakukan karena tidak perlu izin dari pusat tapi cukup kebijakan cabang. Tadi Pak Gubernur sudah respon," ujar Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bambang Suprianto SE MM, usai mengikuti pembukaan RUPS.

Menurutnya, usulan tersebut dilandasi oleh sulitnya masyarakat desa untuk mendapatkan akses modal dan menyimpan uangnya. 

Terlebih saat ini baru ada satu cabang Bank Riau Kepri dengan dua cabang pembantu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan kehadiran gerai tersebut, kata Bambang, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya usaha kecil dan menengah yang tumbuh di desa-desa.

Pemkab Kepulauan Meranti ingin memberikan dorongan bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah di desa serta mensingkronkan dengan program satu desa satu produk. 

Terlebih saat ini produk-produk dari sagu mulai berkembang. "Kehadiran Gerai Bank Riau Kepri di setiap desa itu, nantinya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman modal usaha serta memberikan informasi produk perbankkan lainnya," urai Bambang.

Dalam RUPS itu, Bambang mengatakan Kepulauan Meranti mendapatkan laba tahun 2014 lalu sebesar Rp 10,3 Miliar lebih dari jumlah penyertaan modal sebesar Rp 40 Miliar. 

Jumlah tersebut merupakan bagian dari 60 persen keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. "Hasil kesepakatan pemegang saham, 60 persen dari total keuntungan dibagikan ke pemegang saham," ungkap Bambang.

Dia menambahkan, untuk tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan kembali menambah penyertaan modal di Bank Riau Kepri menjadi Rp 50 Miliar. "Namun kita masih menunggu persetujuan dan pengesahan dari pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tutupnya.