KUANSING - Pelaksana harian (Plh) Sekretaris daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Agusmandar menyampaikan berbagai permasalahan yang dialami daerah kepada pemerintah pusat saat mengikuti Focus Group Discusion (FGD) bersama sejumlah kementrian bersama seluruh Sekda Kabupaten/kota se-Provinsi Riau di Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/4/2018) kemaren.

FGD yang juga diikuti oleh Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi ini membahas estimasi dana bagi hasil (DBH) 2018 serta tentang penyaluran DBH sektor industri ekstratif yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan ke daerah berdasarkan persentase tertentu. 

Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

ElTl terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu permasalahan di daerah yang disampaikan Agusmandar pada kesempatan tersebut yaitu selalu terjadinya ketidakpastian mekanisme dan besaran alokasi DBH kepada daerah serta proses penyaluran dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

"Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah,"ujarnya.