PEKANBARU -  Pertengahan tahun 2016, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau masih dibawah 20 persen, atau baru diangka 18,10 persen. ‎Persoalannya adalah pemaketan proyek dan rekanan yang belum mengambil uang kontrak.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, ‎Muhammad Yafiz kepada wartawan, Kamis (16/6/2016) di Pekanbaru. Menurutnya, Pemprov Riau telah memetakan persoalan tersebut untuk dicarikan solusinya.

Selain itu, kata Yafiz, untuk menggenjot realisasi anggaran Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman telah melakukan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terutama terhadap 12 SKPD yang mengantungi anggaran besar‎.

‎

"Ya seperti biasa. Pemanggilan ini kan menanyakan kendala realisasi anggaran kepada masing-masing SKPD. Mengingat sudah memasuki akhir semester pertama tahun 2016, tapi realisasi tak tercapai sesuai target," kata Kepala Bappeda Riau ini.

‎Selain itu, lanjut Yafiz, kendala lain ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dikerjakan di APBD Murni. Namun akan dilanjutkan pada APBD Perubahan.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Riau telah memanggil 12 SKPD untuk dimintai keterangan soal rendahnya realisasi di SKPD yang dipimpinnya. 

Ke 12 SKPD itu diantaranya, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Umum, Sekwan DPRD Riau, RSUD Arifin Achmad dan RSUD Petala Bumi.