PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mendesak Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), segera mengeluarkan surat rekomendasi pengelolaan bersama ladang minyak Blok Siak antara Pertamina dan Pemerintah Daerah di Riau.

Asisten II Setdaprov Riau, Wan Amir Firdaus menyatakan, sejauh ini pihaknya masih menunggu surat balasan terkait permintaan Riau mengelola secara bersama ladang minyak yang bisa memproduksi 3 ribu barel perhari tersebut.

"Sampai saat ini kita belum menerima surat balasan dari Kementerian ESDM. Nanti kita akan tindak lanjuti dan kita kirim lagi surat berikutnya, atau nanti kita minta pejabat terkait mendatangi Dirjen Migas di Jakarta," ujar Wan Amir.

Dijelaskannya, untuk pengelolaan bersama blok siak ini, membutuhkan proses yang cukup panjang. Sehingga perlu dikeluarkan keputusan dalam waktu dekat agar Pemerintah Daerah bisa mempersiapkan

diri.

Di sisi lain, Wan Amir meminta Pemerintah Daerah dan PT Riau Petroleum yang akan diberi mandat mengelola secara bersama blok siak ini nantinya, mempersiapkan segala sesuatunya.

"Kalau surat dari Kementerian ESDM sudah ada, kita akan kumpulkan Pemerintah Daerah yang terlibat disini, seperti Pemkab Rohil,Rohul, Bengkalis untuk merumuskan seperti apa bentuk kerjasamanya, berapa besaran pembagian keuntungannya dan dasar hukum kerjasama ini," tandasnya.

Menurut Wan, bisnis perminyakan memang menjanjikan keuntungan yang besar bagi para pemodalnya. Namun disisi lain, juga memiliki resiko yang sangat besar. 

"Ini bisnis padat modal, padat tekhnologi dan padat resiko. Karena itu harus dibahas secara matang. Jangan hanya nanti semangat saja yang besar, sementara persiapan tidak ada. Yang ada malah rugi," cetusnya.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Daerah bersama PT Riau Petroleum selaku BUMD yang disiapkan Pemprov Riau mengelola blok siak ini, bisa menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan tekhnologi mumpuni.

"Kalau seandainya nanti pembagiannya fifty- fifty, maka resiko dan tanggungjawab yang kita hadapi juga dibagi sama banyak. Jadi semakin besar pembagian yang kita inginkan, maka semakin besar resiko dan tanggungjawab yang kita hadapi," tegasnya.***(wil)