DUMAI - Walikota Dumai Zulkifli AS diminta untuk mengevaluasi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari berbagai instansi Pemerintah Kota Dumai dan bisa menekankan angka peningkatan demi suksesi pembangunan bagi daerah.

"Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengambil peran turut serta meningkatkan PAD. Jika ada salah satu yang tidak terlibat, perlu ditindak tegas," tegas Kimlan Antoni Ketua NGO Transparancy Kota Dumai, kepada media, Rabu (20/4/16).

Menurutnya, sinergitas dalam pemerintahan sangat diperlukan dalam upaya pencapaian percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah. Sebab, ada beberapa titik yang seharusnya bisa dimaksimalkan guna menambah PAD.

"Untuk peningkatan PAD sangatlah perlu penegasan pengawasan dan kesadaran setiap SKPD untuk bisa meningkatkan retribusi daerah. Jika tidak mereka akan berleha-leha saja. Apalagi besaran APBD Dumai tahun ketahun terjadi pengurangan," jelasnya. 

Oleh karena itu, kata dia, seluruh SKPD penyumbang PAD tentu harus dimaksimalkan lagi bila tidak pembangunan Dumai akan stagnan. Bahkan jika perlu, lanjutnya, Walikota bisa mengambil sikap tegas untuk rutin mengevaluasi kinerja SKPD per triwulan. 

"Semua itu juga memiliki tujuan lebih baik. Dengan dilakukannya evaluasi itu apakah program kerja yang ditargetkan tercapai atau tidak. Saya sarankan kepada Walikota tidak terfokus dengan laporan diatas kertas saja, bila perlu pantau kelapangan hasil kerjanya," sarannya. 

Ditegaskan Kimlan, jika target kerja tak sesuai maka kinerja SKPD tersebut harus dievaluasi kembali. Lanjutnya lagi, pelaksanaan adalah bagian penting, melalui pengawasan akan berimbas positif di tengah lemahnya ekonomi Dumai. 

"Maka optimalisasi setiap SKPD perlu digenjot. Sejalan dengan harapan besar agar dapat memberikan nilai besar bagi masyarakat dan pembangunan bagi daerah ini. Kami sebagai masyarakat hanya bisa menyarankan kepada kepala daerah untuk semua ini," ucapnya.