DUMAI : Pembahasan upah minimum kota (UMK) Dumai 2015 mulai dibahas Dewan Pengupahan Kota (DPK) setempat pada Senin kemarin dengan tiga opsi usulan besaran.

Tiga opsi tersebut, pemerintah menilai kenaikan 10 persen jadi Rp2.195.107 dianggap tepat karena angka diatas kebutuhan hidup layak dan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan.

Sementara, sejumlah organisasi perburuhan menghendaki upah standar pekerja standar ini ditingkatkan minimal 30 persen dari UMK 2014 atau menjadi Rp2.594.217.

Sedangkan kalangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat mengusulkan kenaikan upah sebesar 5 persen jadi Rp.2.095.329.

Rapat pembahasan yang dipimpin Ketua DPK Dumai Syamsuddin, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai Amiruddin ini diketahui berlangsung alot karena sejumlah pihak terkait bertahan pada usulan masing-masing.

"Pembahasan UMK masih berlanjut karena belum menghasilkan keputusan dan segera akan dituntaskan," katanya, Selasa (11/11/14).

Pengurus Serikat Pekerja Kota Dumai (SPKD) Afrianto Kurniawan mengatakan usulan kenaikan UMK 2015 sebesar 30 persen dari UMK 2014 dinilai layak mengingat harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan.

"Itu baru usulan, soal realisasinya nanti tergantung keputusan rapat dewan pengupahan," jelasnya.

Sementara, Kabid Pengawasan dan Syarat Kerja Disnakertrans Dumai M Fadli menolak usulan kenaikan 30 persen karena dianggap sangat tinggi.

"Apabila ini direalisasikan maka akan sangat sulit untuk dilakukan pengawasan," paparnya.

 

Ketua Bidang Pengupahan Apindo Dumai, Irwan Sumirta menegaskan pihaknya bertahan dengan usulan kenaikan 5 persen karena jika dinaikkan tinggi akan berpengaruh kepada investor dan berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja.

"Diharapkan pembahasan upah pekerja ini mengacu pada regulasi yang ada," ungkapnya.