PEKANBARU : Mengingat masih banyaknya pendapatan masyarakat Riau di bawah kategori rendah, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja diumumkan pemerintah pusat, dianggap belum bisa dilaksanakan. 

"Sebenarnya dengan kondisi pendapatan masyarakat Riau saat ini yang masih rendah, BBM belum bisa dinaikkan. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan saja mereka sudah kesulitan," kata Sewitri, Sekretaris Komisi C DPRD Riau, Selasa malam (17/11/14).‎ 

Kenaikan harga BBM ini diyakini anggota Fraksi Golkar DPRD Riau ini, akan mempengaruhi perekonomian masyarakat Riau, dari kebutuhan dapur misalnya sampai ke tarif kenderaan umum di berbagai daerah yang ada di Riau. 

"BBM naik, ekonomi masyarakat Riau pasti berpengaruh, dari bahan dapur sampai kenderaan umum. Bahkan harga Sembilan Bahan Pokok atau Sembako pasti mengalami kenaikan juga," ungkap politisi asal Pelalawan ini. 

Pada dasarnya, segala sesuatu yang dicanangkan pemerintah pusat menurutnya baik. Namun, kebijakan pemerintah pusat tersebut harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif bagi masyarakatnya. 

"Bagi masyarakat miskin tentu menjadi salah satu permasalahan yang sudah diantisipasi pemerintah, misalnya saja, pemerintah sudah menyiapkan kartu sehat, BPJS dan bahkan kartu pendidikan gratis. Cuman, pengawasan program ini harus lebih diketatkan, agar program kartu ini bisa berjalan dengan semestinya," tutupnya.‎ 

Sebagaimana yang diketahui, pemerintah pusat melalui Presiden RI, Joko Widodo sudah mengumumkan kenaikan harga BBM. Harga bahan bakar premium yang awalnya Rp6500 menjadi Rp8500 per liternya. 

Begitu juga dengan harga bahan bakar Solar, yang awalnya hanya Rp5500 menjadi Rp7500 per liternya.