DUMAI - Pemerintah Kota Dumai diduga sengaja ingin menciptakan iklim konflik dengan rekanan perihal tidak mau membayar pelunasan pembayaran proyek drainase yang sudah masuk di APBD-P 2016.

Padahal di sisi lain sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, No.37/PDT/2014/PN.DUM, tanggal 13 Maret 2015, sudah inkrah atau berkekuatan hukum serta mewajibkan Pemko Dumai membayarkan Rp18 Miliar.

Indikasi iklim konflik yang dilakukan Pemko Dumai, terkuak dari belum diurusnya proses pencairan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai ke Bagian Keuangan Pemerintah Kota Dumai. 

Sedangkan Walikota Dumai, Zulkifli AS ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat perihal masalah ini tidak memberikan jawaban kepada media ini, guna meluruskan perkembangan informasi yang berkembang.

Sedangkan Kabag Keuangan Pemko Dumai, Harman ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa sejauh ini belum ada berkas yang masuk dari Dinas PU Dumai, untuk masalah pembayaran proyek drainase yang masuk di APBD-P 2016.  

"Sampai saat ini belum ada Dinas PU mengajukan berkas pencairan untuk proyek drainase itu. Saya sudah mengetahui kalau putusan Pengadilan Negeri Dumai mewajibkan Pemko Dumai membayar," kata Harman.

Disinggung mengenai masalah alat berat sudah stanby untuk membongkar proyek drainase, Harman mengaku malah baru tahu dari media ini. "Saya baru tahu dari kamu soal alat berat mau membongkar proyek itu," katanya.

Harman juga kurang tahu persis kenapa tidak dilakukan pembayaran kepada rekanan. Tapi dia juga memungkinkan kalau saat ini sedang perlengkapan berkas untuk proses pencairan proyek drainase tersebut.

"Mungkin tidak sekarang dibayarkan, atau masih dalam proses pemberkasan. Intinya sampai saat ini belum ada berkas masuk dari Dinas PU untuk pembayaran proyek drainase tersebut," kata Harman menyudahi.