• Home
  • Hukrim
  • Bahas Karhutla, Forkopimda Rapat di Mapolda Riau

Bahas Karhutla, Forkopimda Rapat di Mapolda Riau

Selasa, 17 Juni 2014 17:28 WIB

PEKANBARU - Sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Riau melakukan rapat pertemuan membahas kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kian marak dan kini kembali terjadi di sejumlah daerah. 

Rapat ini dilaksanakan di ruangan Tribrata Mapolda Riau Selasa (17/6/14) dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Brigjen Pol Drs. Condro Kirono. 

Rapat pertemuan dihadiri Gubernur Riau H Annas Maamun dan Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman, Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Kolonel (Pnb) M Khairil Lubis, Kajati Riau Setya Untung, Danrem Wirabima 031 Brigjend TNI Prihadi Agus Irianto, Kepala BPBD Riau Said Saqlul, dan sejumlah perusahaan perkebunan. 

Kapolda Riau dalam rapat tersebut memaparkan, ada sejumlah langkah komperehensif antisipasi karhutla di Riau yang akan diterapkan dalam metode jangka pendek, menengah dan jangka panjang ke depannya. Forkopimda juga sepakat untuk menjalankan 13 langkah antisipasi. 

"Salah satunya dengan penerbitan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk memastikan lahan ini selalu basah, ini akan segera diterapkan pada minggu ke empat di Bulan Juli 2014," ungkap Kapolda. 

Kemudian, Condro memaparkan, Riau harus segera membuat peta rawan kebakaran hutan dan lahan yang nantinya dilengkapi oleh Kemenhut dan didayagunakan secara optimal oleh Gubernur. 

"Kemudian melakukan peningkatan Kapasitas Pemda dalam upaya pencegahan karhutla, Percepatan sosialisasi hingga ketingkat RT/RW, memantau pembukaan lahan tanpa dibakar, dan mempercepat upaya pembentukan Masyarakat peduli api (MPA)," ujar Condro. 

Kemudian, dalam 13 kerangka penerapan tersebut, juga dibahas terkait Instrument audit ketaatan terhadap perusahaan yang diwilayahnya kerap ditemukan titik panas, dan Rencana pencegah kebakaran, dengan membentuk regu pencegah kebakaran (RPK). 

"Ini dinilai perlu dimobilisasi dengan mengutamakan perangkat yang sudah ada dengan koordinasi oleh wakil bupati dimasing-masing daerah," ujarnya. ***(gem)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Tags Hukrim
Komentar