RIAUHEADLINE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia HAKORDIA 2025 di Bangsal Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (9/12). 

Mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, kegiatan ini menjadi simbol penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan di Indonesia.

Peringatan HAKORDIA tahun ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan sebagai momentum strategis untuk memperkuat simpul sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta masyarakat luas. 

Yogyakarta dipilih sebagai lokasi puncak acara karena dinilai memiliki nilai historis dan kultural yang kuat dalam membangun pesan moral tentang integritas dan kejujuran.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi merupakan proses panjang yang membutuhkan konsistensi dan keterlibatan semua pihak. Menurutnya, HAKORDIA harus menjadi ruang refleksi sekaligus penggerak perubahan, bukan sekadar perayaan simbolik.

“Peringatan ini adalah pengingat bersama bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan upaya kolektif untuk menanamkan nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap lini kehidupan,” ujar Setyo.

Ia menjelaskan bahwa puncak peringatan ini juga berfungsi sebagai forum nasional untuk menyatukan komitmen dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. 

Melalui forum tersebut, KPK meluncurkan berbagai program strategis pencegahan dan penindakan korupsi yang menjangkau level pusat hingga daerah, dari birokrasi hingga masyarakat akar rumput.

Rangkaian acara puncak HAKORDIA 2025 di Yogyakarta diisi dengan beragam kegiatan edukatif dan kampanye publik. Mulai dari pameran program antikorupsi, dialog integritas bersama pemangku kepentingan, layanan masyarakat, hingga pertunjukan seni dan budaya yang melibatkan komunitas lokal. 

Pendekatan ini dipilih agar pesan antikorupsi dapat diterima secara lebih luas dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, KPK juga mengumumkan capaian Indeks Integritas Nasional melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025. Skor nasional tercatat sebesar 72,32, meningkat 0,79 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini dinilai sebagai sinyal positif, meski KPK menegaskan bahwa perbaikan integritas harus terus diupayakan secara konsisten.

Untuk memperkuat partisipasi publik, KPK turut meluncurkan pemutakhiran Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI). 

Peluncuran ini bertepatan dengan puncak HAKORDIA, sebagai bentuk penguatan peran PAKSI dalam membangun kesadaran masyarakat. Melalui SKKNI terbaru, para penyuluh didorong meningkatkan literasi digital, memanfaatkan teknologi komunikasi, serta berkolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa Yogyakarta merasa terhormat menjadi tuan rumah peringatan nasional ini. 

Ia menilai kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat dalam satu ruang menjadi pesan kuat bahwa gerakan antikorupsi harus terus diperluas dan memberi manfaat nyata bagi publik.

“Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Yogyakarta. Kehadiran lintas institusi di sini mempertegas pesan moral bahwa integritas adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa,” tutur Sri Sultan.

Selain rangkaian edukasi, KPK juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Penghargaan diberikan kepada Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangunan Integritas (API) dari lima daerah, yakni Banten, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan DI Yogyakarta.

Apresiasi serupa juga diberikan kepada lima aparat penegak hukum atas dedikasi mereka dalam penanganan tindak pidana korupsi sekaligus menjaga nilai integritas. Institusi yang menerima penghargaan tersebut antara lain Polda Jawa Timur, Polres Sumenep, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, serta Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Tidak hanya itu, KPK turut memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai unggul dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bogor, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen masuk dalam daftar penerima apresiasi tersebut.

Puncak peringatan ini sekaligus menutup rangkaian panjang HAKORDIA 2025 yang telah berlangsung sejak 6 Desember di berbagai lokasi strategis, seperti kawasan Kepatihan Yogyakarta, Benteng Vredeburg, Pasar Kangen Antikorupsi di Teras Malioboro 1, serta sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta.

KPK berharap semangat kolaborasi yang terbangun melalui penyelenggaraan HAKORDIA 2025 dapat memperkuat ekosistem integritas nasional dan mendorong terwujudnya layanan publik yang semakin bersih dan akuntabel.

“Jangan jadikan HAKORDIA 2025 sebagai penutup rangkaian kegiatan semata, tetapi sebagai awal babak baru perjuangan kita bersama dalam melawan korupsi,” pungkas Setyo.