HTI Sebut Kebijakan Jokowi Zhalim dan Khianat
Sabtu, 22 November 2014 17:12 WIB
PEKANBARU : Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), gelar unjuk rasa tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). HTI sebut, kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai kebijakan zhalim dan khianat.
Betapa tidak, di saat harga minyak dunia turun, termasuk di beberapa negara di dunia. Indonesia dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta ini justru menaikanya.
"Ini kebijakan dzalim sekaligus mengkhianati rakyat. Betapa tidak, di saat harga minyak turun, Jokowi justru menaikkan harga BBM," kata Ketua DPD I HTI Riau Hidayatullah, Sabtu (22/11/14).
Demo yang berawal dari Jalan Cut Nyak Dien lalu long march ke RRI ini meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak kenaikan BBM tersebut. Kemudian meminta kepada Jokowi untuk mengevaluasi kebijakan yang tidak berihak kepada masyarakat banyak serta telah berimbas kepada melambungnya seluruh kebutuhan rumah tangga mau pun harga lainya yang dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, HTI juga menilai kenaikan BBM sebagai bentuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam bentuk pandangan Islam merupakan milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat.
Kemudian HTI menyatakan kekecewaannya kepada Jokowi. Pasalnya, rezim yang ngakunya merakyat, kenyataannya justru mencekik rakyat.
"Sumber daya alam di Indonesia ini jika dikelola dengan baik, akan melimpah. Tapi kenyataannya justru sebagian besar diserahkan ke pihak asing," teriak mereka.
(mok/mok)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Politik
DPRD Pekanbaru Sahkan Ranperda Keuangan dan Administrasi
-
Hukrim
Kinerja Tim Saber Pungli Pekanbaru Dipertanyakan
-
Hukrim
Keributan di Rutan Sialang Bungkuk Dipicu Provokasi Napi
-
Hukrim
Tak Mau Dipindahkan, Narapidana Rutan Sialang Bungkuk Mengamuk
-
Hukrim
Pemilik Home Industri Ekstasi Tega Mengusir Istrinya di Pekanbaru
-
Kesehatan
Walikota Pekanbaru Bantah Pemberitaan Pejabat Pemko Keracunan Makanan

