PEKANBARU - Sekitar 20 aktivis dari Jaringan Investigasi Pemberantasan Korupsi (Jipikor) melakukan aksi unjukrasa di depan pintu masuk Markas Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Rabu (21/1/15). 

Mereka mendesak pihak kepolisian dan Dinas Kehutanan (Dishut) Riau mengusut tuntas aksi perambahan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 871 hektare yang diduga dilakukan pihak PT Meskom Agro Sarimas (MAS) di Kabupaten Bengkalis diusut tuntas. 

Koordinator Aksi Jipikor Syawal Hasiansyah menuding perusahaan perkebunan sawit tersebut telah merambah hutan dan melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). 

"Dari investigasi yang kami lakukan, izin HGU (Hak Guna Usaha, Red) PT MAS hanya 3.700 haktare, tetapi di lapangan ternyata kebun sawit yang telah dikelola perusahaan ini lebih kurang 8.000 haktare," tukasnya. 

Syawal menambahkan, kelebihan luas sawit ini diduga hasil perambahan HPK dan HPT. Dugaan ini diperkuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. 

Berdasarkan hasil audit dengan nomor 296/S/1/09/2009, pembangunan kebun kelapa sawit PT MAS telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp37,27 miliar. 

"Kerugian itu dihitung dari akibat penggunaan kawasan HPK dan HPT seluas lebih kurang lebih 6.659 hektare,'' terangnya. 

Syawal menambahkan, pelanggaran lain yang dilakukan PT MAS yaitu dugaan pelanggaran pencaplokan lahan warga, menggarap lahan di tepi pantai yang menyebabkan terjadinya abrasi.

Kemudian masalah lainnya karena tidak seorang pejabat Polda pun yang menerima aspirasi mereka, para demonstran ini pun mengakhiri aksinya dengan membubarkan diri dengan tertib. 

Meski begitu,aksi yang berlangsung singkat ini sempat mengganggu pelayanan di SPKT Polda Riau. Karena sepanjang aksi, personil Polda Riau menutup pagar besi rapat-rapat dan membuat "pagar betis".