PEKANBARU - Seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Riau Untuk Reformasi Agraria (ARRA) gelar demo di dean kantor gubernur. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk memperhatikan hak-hak petani yang selama ini tergusur oleh keberadaan perusahaan besar di Riau.

Menurut pendemo, perampasan tanah yang dilakukan perusahaan di Riau tidak lain karena kepentingan kapitalis atas monopoli asing. Di Riau, perampasan tanah ulayat masif dilakukan oleh kepentingan asing.

Dimana lebih dari 80 persen kawasan hutan di Riau dimonopoli korporasi multinasional. Massa menufing terbesar dilakukan PT APRIL dan Sinar Mas Group.

Lebih dari 3,1 juta hektar untuk perkebunan dan 3,7 hektar untuk HTI. Sementara kau terampas terusir dari tanah airnya tanpa perlindungan.

"Mereka (petani) semakin tertindas, terusir dari tanahya sendiri. Peerintah harusnya melakukan pembelaan, bukan justru membela kepentingan asing yang dimonopli perusahaan besar," kata Koordinator Umum (Kordum) aksi, Yusmiadi, Rabu (24/9/14).

Ada pun 10 tuntutan disampaikan pada aksi itu, yakni pertama meminta penyelesaian konplik agraria di Riau. Kedua, dikembalikanya tanah rakyat yang dicabut izinya (HGU/HTI). 

Ketiga mencabut izin dan penjarakan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan. Keempat mencabut izin dan vealuasi erusahaan yang memonopoli dan merampas tanah rakyat. Diantaranya, April, Sinas Mas, PTPN V, Astra, Surya Damai, Wilmar, TKWL.

Kelima, stop kriminalisasi terhadap kaum tani dan bebaskan aktivis tani. Keenam mencabut sertifikat strategis asset vital pada perusahaan perampas tanah rakyat perusak lingkungan, pelaku kejahatan ekonmi dan pelanggar HAM. 

Tujuh memberikan ketersediaan modal untu petani. Delapan, beri harga yg layak dan jamin ketersediaan (pupuk, binit dan obt). Sembilan, selamatkan tanah adat/ulayat di Riau. 

Sepuluh mencabut izin perusahaan yang berda di kawasan gambut di kedalaman 3 meter dan ulau kecil. Aksi yang digelar setengah jam lebih ini berlangsung damai. Tak ada pejabat Pemprov yang menerima aksi. (mok)