PEKANBARU - Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, ratusan massa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (BPP ISMPI) wilayah I se-Sumatera datangi DPRD Riau untuk menyampaikan beberapa tuntutannya.‎ 

“Bapak dewan harus bijak dalam mengeluarkan kebijakan, karena itu bagian yang penting bagi petani,‎ petani harus diperhatikan,” kata Rahmad Deni Syaputra, Koordinator Lapangan‎ saat menyampaikan orasinya, Rabu (24/09/14).‎ 

‎Ia pun langsung menyampaikan beberapa tuntutannya. Diantaranya yakni,‎ Reformasi agraria jalan Undang-undang (UU) PA Nomor 05 tahun 1960, Stop alih fungsi lahan dan laksanakan UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Nomor 41 Tahun 2009. 

Selanjutnya, Tinjau ulang Hak Guna Usaha yang ada di Sumatera, Realisasikan UU Pangan Nomor 19 tahun 2013 tntang standar harga pasar komoditi hasil pertanian, Kebijakan-kebijakan pemerintah harus berpihak kepada petani. 

Gubernur Riau dan kepala dinas pertanian dan peternakan Provinsi Riau turun dari jabatannya apabila tidak mampu menyelesaikan permasalahan pertanian, pangan dan kabut asap yang ada di Riau, Presiden RI harus lebih tegas menyikapi mafia pangan yang merugikan negara. 

Usai menyampaikan orasinya di depan Gedung DPRD Riau. Massa dipersilahkan masuk ke dalam Gedung DPRD Riau dan disambut sejumlah anggota DPRD Riau di Ruang Medium DPRD Riau.‎ 

Aherson, salah seorang anggota DPRD Riau yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau saat menanggapi tuntutan massa mengatakan, DPRD Riau belum bisa berbuat banyak terkait tuntutan ini. Hal ini disebabkan karena belum adanya alat kelengkapan DPRD Riau. 

“Setelah terbentuk alat kelengapan dewan, kita akan sikapi ini ke pusat. Nanti kita akan koordinasikan juga ini dengan Kemenhut, kami juga sepakat Hak Guna Usaha ditinjau ulang, bahkan diukur ulang,” tutupnya.‎ ***(ary)