BENGKALIS : Diduga tindakan 'perampasan' dan 'pemusnahan' perkebunan milik ratusan petani oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis, Rabu (19/11/14) kemarin. Para petani di desa tersebut nyaris bentrok dengan aparat gabungan yang dikerahkan.

Informasi yang berhasil dirangkum, upaya represif aparat gabungan dikerahkan BKSDA untuk menghadapi petani melakukan 'pemusnahan' dan 'perampasan' perkebunan yang telah dikelola bertahun-tahun itu dipicu persoalan klaim tapal batas antara kawan Cagar Biosfer Giam Siakkecil (GSK) dan batas wilayah Desa Bukit Kerikil. 

Upaya pemusnahan dan sempat memperoleh reaksi penolakan petani, sangat disayangkan berbagai pihak, karena upaya 'pemusnahan' tanpa sosialisasi, jalan keluar ataupun solusi.

Operasi gabungan yang dikerahkan perusahaan, selain memusnahkan perkebunan aparat juga meringkus sejumlah warga.

"Mengapa tidak ada perlindungan terhadap kehidupan rakyat petani, mengapa penegakan hukum perampasan tanah kebun-kebun petani tidak ada. Mengapa terus terjadi penangkapan petani. Mengapa ribuan hektar lahan HTI yang terbakar Maret 2014 lalu di Bukit Kerikil yang menghebohkan dan imbasnya merusak kesehatan di Sumatera tapi tidak ada penegakan hukum?," ujar Riza Zuhelmy, dari Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Provinsi Riau, Kamis (20/11/14).

Menurut Riza, seharusnya operasi represif perusahaan kemudian mengerahkan aparat gabungan untuk 'merampas' dan 'memusnahkan' perkebunan petani tidak terjadi. Ia berharap ada penghentian operasi gabungan yang memusnahkan kebun para petani.

"Ganti rugi kebun-kebun petani yang dirusak dan kembalikan tanah mereka. Mendesak Komisi I DPRD Bengkalis dan Komisi A DPRD Riau membentuk Pansus HTI Bengkalis," katanya.