PEKANBARU - Ratusan pendemo dari pendamping desa ngotot minta kepada Gubernur Riau Annas Maamun agar segera menemui mereka untuk menjelaskan gaji yang sampai saat ini belum dibayarkan. Menurut pendemo, keterangan gubernur sangat diperlukan untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi.

"Kami minta Pak Gubernur segera temui kami, walau pun 5 menit. Kami ingin mendapatkan langsung keterangan dari Gubernur, bagaimana nasib kami," kata koordinator aksi Zondri, yang juga pendamping desa dari Kabupaten Rohil, Senin (19/5/14).

Menurutnya, jika memang program pendamping desa tidak dilanjutkan, silakan, agar ratusan pendamping desa yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Riau segera mengambil keputusan. Kemudian, juga ingin meminta kepastian, kapan pencairan gaji 5 bulan tersebut dicairkan. 

Menurut Zondri, jika gubernur tak juga menemui mereka, maka ratusan pendamping desa akan tetap menggelar aksi hingg sore nanti. Bahkan dia menurutnya, aksi akan dilanjutkan sampai besok, sampai ada kejelasan.

Sementara, Asisten I Setdaprov Riau Kasiaruddin mengatakan terkait pembayaran gaji pendamping desa, Gubernu Riau Annas Maamun sudah mengintruksikan harus menunggu audit. Menurut mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau tersebut, gubernur ingin mengetahui sejauhmana transparansi penggunaan uang Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP).

Menurut Kasiaruddin, hal itu tidak ada masalah dan gubernur memang memiliki hak meminta untuk mengetahui penggunaan anggaran yang sudah digunakan. 

"Pak gubernur sudah sampaikan kepada saya, tidak boleh ada pencairan pendamping desa itu sebelum audit selesai. Kalaupun bertemu yang akan disampaikanya itu juga. Jadi saya harap, kepada kawan-kawan bubar saja dulu, sambil menunggu hasil auditnya," papar Kasiaruddin.

Audit dana UED-SP termasuk untuk pembayaran pendamping desa dilakukan oleh Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Riau. Diperkirakan paling lambat, audir sudah tuntas dua minggu ke depan, setelah Kamis pekan lalu mulai diproses.***(mok)