PEKANBARU - Kedatangan rombongan Komisi III DPR RI ke Mapolda Riau mempertanyakan terbitnya SP3 15 perusahaan terduga pembakar hutan dan lahan disambut demonstrasi. 

Pendemo mendesak kasus ini dibuka kembali setelah kedatangan wakil rakyat dari Senayan tersebut.

 

Beberapa orang yang mengatasnamakan Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau menyebut keputusan Polda Riau ini memberi preseden buruk terhadap penegakan hukum.

 

"Karena kasus ini punya dimensi nasional yakni kerusakan lingkungan hidup dan nyawa. Bencana asap di Riau tahun lalu ribuan jiwa jadi korban dan ada yang meninggal dunia," kata Koordinator Lapangan, Khairul Ikhsan Chaniago.

 

Menurut Khairul, keluarnya SP3 membuat publik bertanya. Kenapa Polda Riau terkesan gampang memberhentikan penyidikan kasus ini tanpa ada penjelasan sebelumnya.

 

"Nanti ada dugaan-dugaan. Jangan sampai SP3 ini atas perintah Presiden karena ditekan oleh pengusaha. Kita menyesalkan langkah tersebut," sebut Khairul.

 

"Seharusnya Polri dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang penerbitan SP3 agar tidak muncul apriori kepada polisi mengingat dampak kabut asap," tambah Khairul.

 

Khairul menyebutkan, kepolisian harus mempertimbangkan dampak asap yang sangat luar biasa. Di mana pada tahun 2015, ribuan warga terpapar asap dan lima di antaranya meninggal dunia.

 

Dengan penghentian ini, Polda Riau disebut melakukan langkah mundur dalam penegakan hukum soal Karhutla. Penghentian ini disebut menunjukkan tidak cerdasnya Polda dalam mengusut kasus.

 

"Kasus Koorporasi jelas butuh kecerdasan, kekuatan dan kepedulian. Ini yang tidak dimiliki dengan penghentian kasus ini. Seharusnya segera dilimpahkan ke jaksa dan pengadilan, biar mereka yang memutuskan bersalah atau tidak," tegas Khairul.

 

Sementara itu, pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Supriyanto dan jajaran pejabat utama berlangsung tertutup bagi wartawan.