DUMAI - Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus mengakui bahwa banyak fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum berada di kawasan hutan.

Seperti Kantor Walikota Dumai di Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur. Bahkan sejumlah kawasan industri di Kecamatan Sungai Sembilan diduga masuk kawasan hutan.

Apalagi hingga kini belum ada kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai. Padahal RTRW Dumai sebelumnya sudah berakhir pada 2012 silam. "Kita akui banyak fasilitas pemerintahan dan industri di Dumai ternyata masuk kawasan hutan," ujar Arlizman Agus, kepada media, kemarin.

Arlizman menyebut ada 80 persen fasilitas pemerintahan, umum dan industri berada di kawasan hutan. Maka dalam RTRW yang baru rencananya lokasi tersebut tidak lagi masuk dalam kawasan hutan. 

Pihak pemerintah kota sudah mengajukan hal ini dalam rapat dengan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemenhut LH). "Kita sudah minta bantu kepada pemerintah pusat, agar lokasi yang sudah dibangun tidak lagi masuk dalam kawasan hutan," terangnya.

Dia juga optimis usulan Rencanan Tata Ruang Wilayah diterima pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Sebab angin segar sudah terlihat. Bahkan proses pendataan oleh Kemen LHK sudah dimulai.

Pendataan ini dilakukan secara berkala hingga tuntas. Termasuk lokasi pembangunan Jalan Tol dan Jalur Kereta Api. "Kita berharap kawasan tersebut bisa disetujui secara bertahap oleh pemerintah pusat. Apalagi kini proses pendataan masih berjalan," terang Mantan Kepala Balitbang Provinsi Riau.

Sebelumnya dalam rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan bahwa kementrian hanya menyetujui permohonan penambahan perubahan kawasan hutan 70.000 Ha. Padahal awalnya penambahan perubahan kawasan hutan yang diajukan Pemerintah Provinsi Riau luasnya mencapai 1,1 juta Ha.