BENGKALIS - Dalam rangka menyukseskan program pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk turun ke masyarakat.

Permintaan itu secara langsung disampaikan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, saat menyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2015 kepada masing-masing kepala SKPD dilingkungan Pemkab Bengkalis, kemarin.

"Sebenarnya Kabupaten Bengkalis ini masih banyak persoalan yang perlu dituntaskan. Oleh sebab itulah saya minta kepada kepala dinas, kantor dan badan untuk sering-sering turun ke masyarakat guna menampung persoalan," ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini masalah banya persoalan seperti kerusakan jalan. Awalnya hanya satu jengkal yang rusak, tapi karena semuanya tidak mau ambil pusing, kadesnya diam, camatnya diam begitu juga kepala dinasnya, akhirnya kerusakan semakin besar.

Kerusakan jalan tersebut kata Bupati semestinya tidak semakin parah, bilamana pihak-pihak yang berwewenang segera mengambil langkah perbaikan. Tapi diarenakan semua dia dan tidak ada turun tangan, maka kerusakan bertambah parah.

"Contoh yang saya sampaikan itu hanya sebagian kecil dari berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat, mari kita terus tingkatkan pelayanan, lebih responsif dengan persoalan lingkungan, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari semua program yang kita jalankan," sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyentil sikap sebagian kepala SKPD atau Kuasa Penggun Anggaran yang terkesan takut dalam menjalankan kegiatan. Selagi kegiatan tersebut sudah melalui proses pembahasan dan tertuang di APBD, maka tidak ada alasan untuk tidak dijalankan.

"Mengapa harus takut jika memang program atau kegiatan itu benar atau tidak menyalahi ketentuan yang ada. Setiap program yang tertuang di APBD semuanya sudah melalui pembahasan dan perencanaan matang. Jadi selama kegiatan dilakukan sesuai kontraknya ya tidak ada masalah, kerjakan saja," himbau Bupati.

Lain hal kata Bupati, jika kegiatan tersebut fiktif atau sudah ada di anggaran namun cara kerjanya dimark up atau terjadi penyimpangan, maka dirinya tidak akan mentolerir dan tidak akan membrrikan bantuan hukum jika kemudian sampai ke proses hukum.

"Tapi, selagi kegiatan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, ya tidak boleh ditinggalkan. Ingat, kegiatan yang kita programkan berimplikasi langsung kepada masyarakat banyak. Artinya, masyarakat menunggu program pembangunan yang kita jalankan, jangan ditunda-tunda lagi," pesannya.