PELALAWAN, RIAUHEADLINE.COM- Plt. Kepala Dinas Pertamanan dan Tata kota Kabupaten Pelalawan Drs.Nasri,FE  menampik pernyataan sejumlah pihak bahwa Dinas dibawah pimpinanya tidak serius dalam memelihara dan menjaga kebersihan dan ketertiban Kota. Malah pihaknya untuk saat ini sedang giat - giatnya melakukan peremajaan dan pemeliharaan taman - taman kota serta melakukan pengawasan intensif terhadap pekerja honor kebersihan.

Dikatakan Nasri, saat ini jumlah honor kebersihan berjumlah 288 orang,dengan gaji perbulannya Rp.1.250.000.Soal gaji ini,para pekerja menuntut gajinya disesuaikan UMK yang kini Rp.1.445.000. 

"Mereka minta dinaikkan gajinya.Permintaan pekerja ini sudah Kita masukkan dalam anggaran APBDP dengan kisaran penambahan Rp.2 Miliar.Jadi 2 Miliar sudah masuk dalam penambahan gaji dan untuk kebutuhan Dinas Pertamanan dan Tata Kota sendiri. Kini para pekerja sudah bekerja seperti biasa.Termasuk melakukan pembersihan dan pemerataan rumput - rumput taman kota yang mulai panjang. Kedepannya Kita akan rekrut langsung para ahli pemotong rumput," katanya.

Jika nantinya gaji mereka sudah bisa disesuaikan UMK,Maka Kita juga mengharapkan kualitas kerja yang lebih maksimal dari para pekerja. Paling tidak sehari jamkerja mereka 5 hinggan 6,5 jam. 

"Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait guna menciptakan kebersihan dan ketertiban Kota yang lebih baik.Tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur Satker diminta pro aktif dalam menciptakan kebersihan dan ketertiban.Ada koordinasi yang baiklah sehingga permasalahan dapat diatasi bersama - sama," paparnya.

Disinggung soal Kawasan Daerah Milik Jalan (DMJ) yang saat ini semakin marak disalah gunakan untuk mendirikan bangunan,pagar dan lain sebaginya,Nasri mengungkapkan bahwa untuk soal DMJ,izinnya melalui KPPT.Hendaknya sebelum izin dikeluarkan harusnya berkoordinasi dengan Pengawasan Tim Khusus.

"Jadi melalui Tim Khusus ini dapat berkoordinasi dengan sejumlah Satker,termasuk pihak Kita.Saya tidak mengakan tidak ada koordinasi namun pro aktif dari Tim khusus ini sangat diperlukan agar program kegiatan bisa terlaksanan sesuai peraturan daerah," pungkasnya.***(Jhon)