- Home
- Lingkungan
- PU dan Dishub Diminta Kaji Ulang Turap Ambruk
PU dan Dishub Diminta Kaji Ulang Turap Ambruk
Kamis, 13 November 2014 14:50 WIB
SELATPANJANG : Komisi B DPRD Kepulauan Meranti meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) untuk melakukan kajian serta uji kelayakan atas ambruknya sebagian turap penahan gelombang yang dibagun di bibir pantai Selat Air Hitam di bagian depan kota Selatpanjang.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Dedi Putra, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, saat menggelar hearing dengan Dinas PU, Dshubkominfo, serta camat Tebingtinggi yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kepulauan Meranti, kemarin sore.
Ketua Komisi B menilai bahwa runtuhnya sebagian turap penahan gelombang di Selat Air Hitam tersebut, membuktikan kalau turap tersebut tidak mampu menahan beban dari berbagai aktivitas diatasnya. "Kita tidak ingin turap penahan gelombang di bagian barat pelabuhan Camat itu juga turut ambruk nantinya dan yang paling kita kwatir adanya korban," katanya.
Dijelaskannya, bahwa semua disini merupakan pemegang kebijakan dan tahu dengan persoalan, namun kenapa tidak ada satupun kata pasti dari masing pihak. "Untuk itu kita minta kepada Camat Tebingtinggi untuk megambil kebijakan terkait dengan ambruknya turap tersebut, mengingat turap tersebut juga merupakan dalam wilayah kerjanya," kata Dedi.
Dikatakanya, dalam hearing kemarin, pihaknya juga menanyakan kepada Dishub dan meminta untuk melakukan kajian dan uji kelayakan dan hasilnya nanti juga sudah di sepakati untuk menyerahkan kepada Bupati Kepulauan Meranti Irwan. "Jika perlu tidak lagi dilakukan aktivitas seperti bongkar muat dan sandar kapal diatas turap tersebut," ucapnya.
Menurut Dedi, pihak PU sendiri tidak megatahui persis persoalan turap tersebut,bahkan menurut dinas PU turap tersebut belum diserah terimakan dari pemerintah Provinsi, untuk itu dalam waktu dekat ini pihaknya minta kepada kecamatan TebinTinggi untuk memangil pihak pengusaha untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kita berharap pemerintah dapat dapat segera mencarikan soslusinya,atau memindahkan aktifitas bongkar muat tersebut,tempat lain atau kepalabuhan satu, dengan begitu turap yang masih tersisa dapat diselamatkan, karena jika tidak segera di alihkan maka tidak tertutup kemungkinan turap-tirap penahan gelombang yang masih terseisa itu akan ambruk," pungkasnya.
(fan/fan)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Lingkungan
Pertamina Drilling Tanam 1.000 Pohon Mangrove di Pesisir Jakarta Utara
-
Lingkungan
Sejarah dan Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023
-
Lingkungan
Minyak CPO Diduga Milik IPB Tumpah ke Laut Dumai
-
Lingkungan
Pelatihan Pengelolaan Pohon Menjadi Langkah Pekanbaru Wujudkan Kota Ramah Lingkungan
-
Hukrim
Kapolres Dumai Tindaklanjuti Aktivitas Illegal Logging Hutan Senepis
-
Lingkungan
Link Download Logo Twibbon Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022

