PEKANBARU - Sebelum melakukan pembebasan lahan yang kena lintas rel kereta api, Pemprov Riau akan melakukan konsultasi publik pada 22-28 Juli 2016 di enam kelurahan Kota Dumai. 

Jika pada pertemuan antara Pemprov dengan masyarakat Dumai yang terkena ganti rugi tersebut bisa disepakati, maka langsung masuk dalam tahap ganti rugi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Sebaliknya, jika belum ada kesesuaian, maka akan kembali dilakukan negoisasi harga. 

"Nanti Pemprov akan melakukan konsultasi publik ke Dumai. Jika disepakati harga kita lanjutkan dengan ganti rugi lahan oleh BPN," kata Ahmad Syah Harofie, usai memimpin rapat kelanjutan pembangunan Rel Kereta Api Pekanbaru-Dumai, Selasa (19/7/16). 

Hadir pada kesempatan itu, Kadishub Riau Rahmat Rahim. Kemudian, enam kepala desa dan tiga camat di Kota Dumai. Dipaparkan pada pertemuan itu, setidaknya ada 644 persil lahan yang terkena lintasan proyek Trans Sumatera. 

Sejauh ini, papar Ahmad Syah belum ada reaksi negatif atas rencana ganti rugi lahan dari masyarakat. Sebaliknya, sejumlah warga justru mempertanyakan kapan mulai dilakukan. 

"Artinya masyarakat sangat antusias, mereka semangat mempertanyakan ke lurahnya masing-masing kapan akan diganti rugi. Dengan begitu tidak ada masalah dipembebasan lahan," paparnya.