PEKANBARU - Jajaran Kepolsian Daerah (Polda) Riau bersama Pemerintah Provinis (Pemprov) dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau bersinergi memberikan edukasi terhadap warga untuk tidak membakar lahan baru untuk perkebunan atau land clearing.

Hal itu diungkapkan Direktur Bina Masyarakat (Dir Binmas) Polda Riau Kombes Pol DR Sugiono SH MH dalam dialog publik bertemakan "Revolusi Mental, Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat bersama Babinkamtibmas" yang ditaja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (ProJo) Provinsi Riau di Pekanbaru, kemarin. 

Dalam edukasi itu, imbuhnya, pihaknya akan mensosialiasi kepada masyarakat bahwa tindakan hutan dan lahan (Karhutla) merupakan tindakan kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime.

"Sehingga, Polda Riau bersama pemerintah provinsi bekerja keras dengan mengikutsertakan Lembaga Adat Melayu Riau memberikan edukasi kepada warga agar tak membakar lahan,'' tuturnya. 

Sugiono menambahan arahan Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan untuk mengiatkan program Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di Riau, khususnya bidang pencegahan Karhutla melalui edukasi warga. 

Dikatakannya, sebelumnya hal itu sudah ditangkal melalui Maklumat Kapolda No 1 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja atau atau kelalaiannya membakar lahan, termasuk gangguan Kamtibmas, maka akan dikenakan pidana. 

Sugiono mengakui, pihaknya memang kelabakan mengatasi Karhutla. Dari beberapa temuan, memang warga tak takut membakar karena adanya aturan yang memperbolehkan warga membakar lahan maksimal dua hektare. 

"Namun, Gubernur Riau melalui Peraturannya, membatasi bahwa, jika warga memiliki lahan sebanyak 2 hektare maka harus ada sumur," terangnya. 

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Riau, Rosti Uli Purba mengakui memang tak mudah mengatasi masalah Karhutla yang sangat berdampak pada gangguan lingkungan dan kesehatan. 

"Kami sering berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup soal ini. Memang tak gampang. Kebakaran itu ada yang memang produk dari perusahaan dan ada juga produk dari masyarakat," kata Senator Komite II DPD RI ini. 

Di tempat yang sama, Ketua DPD ProJo Riau Sony Magranta mengapresiasi program Babinkamtibmas ala Polda Riau. Menurutnya, bulan Februari dan Maret, diprediksi sebagai musim kering alias panas yang biasanya sebagai puncak kabut asap yang merupakan dampak dari Karhutla. 

"Tapi coba kita lihat, titik api justru berkurang dari tahun sebelumnya. Malah, hujan turun walau tak begitu rutin. Kami rasa, upaya edukasi Babinkamtibmas Polda Riau sudah sukses," tuturnya. 

Menurut Sony, memang aparat Kepolisian cukup sering disorot baik masalah korupsi, peredaran narkoba dan lainnya, namun, kesuksesan Babinkamtibmas juga harus diakui. "Jujur saya katakan, Revolusi Mental ala Polda Riau melalui program Babinkamtibmas mampu atasi Karhutla," tambahnya.

Selain dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjend) ProJo Nasional, acara Dialog Publik juga turut dihadiri oleh Anggota DPRD Riau Sugeng Pranoto dan perwakilan Kantor Kesbangpolinmas Provinsi Riau.