SELATPANJANG : Kecamatan Rangsang Pesisir yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka hingga kini masih jauh tertinggal. Jalan poros yang menjadi nadi ekonomi belum memadai. Jaringan listrik pun belum dinikmati warga secara merata.

Akses jalan poros yang menjadi nadi ekonomi warga Ransang Pesisir belum resprentatif. Sebagian besar jalan masih berupa jalan tanah. Akibatnya, akses ekonomi masyarakat di berbagai pelosok desa sangat terbatas.

Camat Rangsang Pesisir Idris Sudin Sampul, Kamis(13/11/14) mengungkapkan hal ini di Selatpanjang. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Rangsang Pesisir sangat banyak namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat belum terbangunnya jalan di daerah ini.

"Investasi tambang garam di daerah ini terkendala infrastruktur. Tidak hanya masalah jalan, tetapi juga ketersediaan listrik dan pelabuhan. Masyarakat berharap ada sinergi yang antara pemda, pemprop dan pemerintah pusat untuk menggesa percepatan pembangunan infrastruktur jalan di daerah ini," terangnya.

Sampul juga mengatakan, bila infrastruktur jalan, listrik dan pelabuhan sudah dibangun, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat Rangsang Pesisir  bisa ditingkatkan dengan cepat.

Sebelum pemekaran, menurut Sampul, sudah ada geliat pembangunan infrastruktur di Rangsang Pesisir. Namun kini, 90 persen jalan yang dibangun rusak parah. Akibatnya, masyarakat tidak bisa optimal memanfaatkan akses jalan untuk kepentingan ekonominya.

Kondisi infrastruktur di Rangsang Pesisir tidak sebanding dengan sumber daya alam yang dimiliki. Daerah ini kaya akan tambang garam dan pasir laut. Belum lagi perkebunan kelapa, karet dan pinang serta perikanan. Rangsang Pesisir juga menjadi lumbung pangannya Meranti. Lebih dari 2000 hektar sawah terhampar di Rangsang Pesiri.

"Dengan kondisi infrastruktur yang masih minim saja ekonominya sudah menggeliat, apalagi kalau akses infrastrukturnya tersedia. Masyarakat butuh infrastruktur terutama jalan poros," kata Sampul, Camat Rangsang Pesisir.

Menurut Sampul, tanpa ada jalan poros, masyarakat tidak hanya sulit mengakses ekonomi, tetapi juga akses ke pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. "Kita inginkan akses jalan poros di kecamatan bisa dilalui roda empat terutama untuk ambulan," tandanya.