MERANTI - Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah menghapus ketentuan retribusi dan pungutan hasil perikanan pada kapal nelayan berukuran sampai 10 GT. Kebijakan Menteri itu, otomatis menggugurkan kewenangan pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Askandar, saat ditemui dikantornya kemarin. Dikatakannya, sebagai kompensasi atas penghapusan retribusi izin tersebut, Pemda dipersilahkan mengajukan estimasi Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Pusat.

"DKP tidak lagi memungut retribusi Izin Usaha Perikanan dan pungutan hasil perikanan lainnya dari kapal nelayan berukuran 10 GT kebawah. Sebelumnya target retribusi dari pemberian IUP dan lainnya sebesar Rp22 juta, namun kemungkinan nanti akan diganti lewat Dana Alokasi Khusus," kata Askandar.

Sebelumnya, kata Askandar, Pemda Kepulauan Meranti telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perikanan serta Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan nilai pungutan terkecil (kategori C) Rp12.500.

Diungkapkannya, saat ini ada 173 kapal nelayan yang telah diberikan Izin Usaha Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah itu tersebar di 9 Kecamatan yang ada di daerah ini, dimana perpanjangan IUP dilakukan setahun sekali.

"Di Kecamatan Tebingtinggi ada 43 kapal, Tebingtinggi Timur 1 kapal, Rangsang 35 kapal, Tasik Putri Puyu 2 kapal, Pulau Merbau 1 kapal, Tebingtinggi Barat 2 kapal, Rangsang Barat 4 kapal, Merbau 7 kapal dan Kecamatan Rangsang Pesisir sebanyak 78 kapal," rincinya.