PEKANBARU - Total pelabuhan di Riau ada 108 yang tersebar di berbagai daerah. Sebelas diantaranya merupakan pelabuhan khusus melayani ekspor dan impor. 

Sayangnya dari sebelas pelabuhan ekspor dan impor tersebut belum maksimal menggali potensi pendapatan. Diantaranya ekspor impor minyak dan gas (migas) termasuk Crude Palm Oil (CPO). 

"Saat ini sedang dibenahi, terutama pelabuhan yang melayani ekspor dan impor, seperti CPO belum terlayani dengan baik," kata Sekdaprov Riau Zaini Ismail, usai menerima pertemuan dengan Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI, di Gedung Daerah, Kamis (19/3/15). 

Turut hadir pada pertemuan itu, Kanwil Ditjen Pajak Riau, Kanwil Bea Cukai Riau, serta sejumlah wajib pajak yang berasal dari berbagai perusahaan di Riau. 

Anggota DPR RI Komisi XI yang hadir diantaranya seperti Jhon Erizal, Misbakun, merespon dengan agar ke depan, harapan untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari ekspor impor pelabuhan tersebut bisa tercapai. 

Pasalnya, persoalan itu bukan hanya di Riau saja, melainkan juga di Indonesia secara umum. Apalagi target yang ditetapkan sebesar Rp25,8 triliun bisa tercapai. Selain persoalan pemanfaatan pelabuhan ekspor impor, banyaknya pendapatan dari sektor usaha lainnya yang justru tidak dirasakan daerah. 

Sebut saja dari sektor perkebunan yang justru pembayaran pajaknya ke Sumatera Utara, atau sektor kehutanan yang pendapatan pajaknya justru disedot pusat. Pada hal daerah operasi mereka ada di Riau. 

Hal itu menurut Sekdaprov jelas bukanlah suatu keadilan. Karena itu kedepan, Pemprov berharap agar perusahaan seperti ini membuka kantornya di Riau, yang tentunya juga akan berdampak pada daerah. 

"Banyak usaha besar di Riau, tapi pembayaran pajaknya di luar. Ada di Jakarta, Sumbar ada di Sumut. Sehingga kita tidak dirugikan," ujarnya.