MERANTI - Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Said Hasyim mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar fokuskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  kepada kebutuhan rill masyarakat.

"Rencana program yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang disinergikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi," kata Said Hasyim pada saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 di Selatpanjang, Kamis.

Said menjelaskan tujuan kegiatan untuk memenuhi amanat Permendagri tentang tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tersusunnya dokumen perencanaan akhir RPJMD Perubahan untuk dilakukan penyempurnaan sebagai Ranperda RPJMD 2016-2021.

Dijelaskan Wakil Bupati rumusan ini harus menghasilkan rencana program yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan disinergikan dengan visi misi dan program Kepala Daerah dalam menggesa pembangunan di Kepulauan Meranti.

Oleh karena itu ia menginstruksikan semua Kepala OPD dan perangkat daerah untuk melihat kondisi rill yang ada dimasyarakat dan memahami keinginan  Kepala Daerah yang juga merupakan proyeksi dari keinginan masyarakat.

"Sering- seringlah turun ke Kampung jangan hanya mau keluar kota saja, jemput bola tidak cuma menunggu usulan Kecamatan," ujar Wakil Bupati.

"Kepala OPD harus melihat langsung kondisi rill yang ada dimasyarakat jangan hanya bisa menyusun program diatas meja, selain itu mampu memahami keinginan yang tersirat dan tersurat didukung oleh semua potensi dan sumberdaya yang ada sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat diwujudkan, "saran dia.

Ia menambahkan yang tak kalah penting demi sejalannya antara program Daerah, Provinsi dan Pusat semua yang disusun harus disinergikan sehingga memudahkan dalam pengusulan anggaran pembangunan.

"Ini bentuk sinkronisasi perencanaan daerah, provinsi dan pusat jangan sampai program pembangunan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat," papar Wakil Bupati.

Ia pun berharap kepada seluruh OPD jangan lalai dalam menyusun program pembangunan sehingga anggaran yang dibelanjakan tidak sia-sia.

Sementara itu dihadapan perwakilan Bapeda Provinsi Riau dan Kementrian Dalam Negeri, Said Hasyim meminta agar lebih peduli terhadap Meranti. Sebagai Kabupaten termuda dan terluar di Indonesia yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Riau, sayangnya kurang diperhatikan.

"Meranti penyumbang Indeks kemiskinan tertinggi di Riau, jika ingin menekan itu harusnya Pemerintah memberikan alokasi anggaran yang lebih. Namun pada kenyataanya justru terbalik alokasi anggaran untuk kami lebih kecil dibanding Kabupaten Kota lainnya," jelas Wakil Bupati.

Begitu juga menyangkut alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepulauan Meranti yang berada dalam kawasan strategis Internasional yang memiliki garis pantai lebih dari 100 kilometer  jika dibanding dengan negara tetangga Malaysia, Singapura seperti siang dan malam.

Harusnya sesuai nawacita Presiden Jokowi yang fokus pada pembangunan daerah terluar, Meranti mendapat perhatian lebih dari daerah lainnya di Indonesia.

"Meranti berada dalam jalur Selat Malaka setiap harinya 500 kapal yang lalu lalang didepan mata serta memiliki garis pantai lebih dari 100 Km. Jika terjadi gangguang luar Meranti yang pertama menghadapi, jadi tolong diperhatikan," harap Wakil Bupati.

Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh Pemda dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai baik. Dibuktikan dengan diraihnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B naik dari D.

(wal/hms)