PELALAWAN - Bupati Pelalawan HM Harris didampingi Wakil Ketua DPRD Pelalawan Suprianto SP, Senin (04/05) kemarin menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2015 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Balai Kartini.

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Para Gubernur/Bupati/ Walikota serta Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia ini, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjianto.

Sedangkan dalam kegaiatan Rakor tersebut, setiap peserta (Kepala Daerah,red) diberikan kesempatan menyampaikan laporan secara tertulis tentang kesiapan dari setiap daerah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 09 Desember 2015 mendatang.

Informasi ini dibeberkan Bupati Pelalawan HM Harris, Senin (4/5) kemarin via selulernya. Dikatakannya, bahwa ada beberapa hal yang ingin disampaikan pihhaknya pada rakor ini, yakni yang berkaitan dengan dana Pilkada serentak yang belum ditranfer kepada KPU di daerah, khususnya Pelalawan.

"Padahal berdasarkan Surat Menkeu no 161 tahun 2015, dana tersebut sudah harus masuk ke rekening KPU paling lambat 21 April lalu. Namun hingga saat saat ini, dana tersebut belum diterima. Untuk itu, melalui pelaksanaan Rakor ini, kita ingin menanyakan masalahah ini, sehingga diharapkan mudah – mudahan dalam waktu dekat ini dana tersebut dapat kita terima," terang Bupati Pelalawan HM Harris.

Dijelaskan Mantan Ketua Adeksi ini, bahwa dampak dari dari belum ditranfer anggaran tersebut, telah menyebabkan kegiatan dan program tahapan pemilukada di Kabupaten Pelalawan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

"Dan salah satu contohnya yakni pembentukan PPK dan PPS yang harus dilaksanakan sejak tanggal 19 April 2015 dan belum maksimal. Selain itu, dalam kesempatan ini kita akan minta petunjuk terkait dengan Permen No 44 tentang Pengelolaan Dana Hibah Pemilukada. Pasalnya, Peraturan Menteri baru kita terima baru – baru ini. Dan untuk mematangkan persiapan Pemilukada tersebut, maka tentunya kita harus memahami aturan – aturan yang ada, termasuk Permen no 44 tersebut," paparnya.

Diungkapkan Mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode ini, bahwa kegiatan rakor tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhunkam) Tedjo Edhy Purdjianto yang mengatakan, bahwa sinergitas dan keharmonisan dari seluruh pihak merupakan kunci utama dalam mewujudkan pilkada serentak yang berkualitas.

"Dengan demikian hal ini merupakan titik pijak bersama untuk mengawal penyelenggaraan pilkada serentak di rahun 2015 agar didapat berjalan aman, tertib dan lancar. Sedangkan pokok pembahasan dalam rapat koordinasi ini selain membahas kesiapan regulasi pelaksanaan Pilkada, juga membahas tentang dukungan anggaran dan personel, ketersediaan data kependudukan, dukungan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penyelesaian sengketa pemilihan," ujar Harris menyampaikan sambutan Menko Polhunkam.

Selain sambutan Menko Polhukam, sambung Harris, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga menyampaikan sambutannya. Dalam hal ini, Mendagri menekankan bahwa Daerah harus siap dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk kesiapan daerah untuk pendanaan. Pasalnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

"Untuk itu, melalui ajang Pilkada serentak tahap pertama ini, maka didapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas," pungkasnya.