JAKARTA - Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 1/2016 menjadi sebuah penguatan upaya restorasi gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kerja badan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik itu unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, civil society, akademisi, dan juga asosiasi dunia usaha.

Oleh karena itu, Kementerian LHK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Restorasi Gambut dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Auditorium Soejarwo, Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta, untuk menyelaraskan agenda kerja masing-masing pihak. Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rakor restorasi gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini dihadiri oleh peserta yang mewakili kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil nasional dan daerah, perwakilan pemerintah negara tetangga dan wakil lembaga internasional dan multilateral. Rakor dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan agenda kerja dan pemikiran untuk perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut. 

"Restorasi gambut mempertegas dan mengkonfirmasi komitmen Presiden untuk menghentikan kabut asap. Presiden menegaskan tidak ada izin baru dan pembukaan lahan lagi di areal gambut serta prioritas melakukan sekat kanal," demikian disampaikan Menteri LHK.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Luhut Pandjaitan dalam arahannya menyampaikan, "Enam juta hektar lahan gambut yang salah kelola di masa lalu perlu diperbaiki. 

Pemerintah akan terus melakukan pengecekan lapangan. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memerlukan kedisiplinan bangsa. Namun demikian, aksi preventif perlu mendapat perhatian selain pemadaman dan pemulihan".

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono,  menyatakan dukungannya kepada BRG. "Pengalaman berhasil dan gagal Pemerintah dalam pengelolaan rawa di masa lalu patut diperhatikan oleh BRG".

Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, dalam paparannya menjelaskan perencanaan jangka pendek dan menengah dalam restorasi gambut yang telah disiapkan BRG. 

"Perencanaan jangka pendek dalam restorasi gambut meliputi antara lain penyusunan rencana restorasi, pemetaan dan zonasi, dan penyiapan sejumlah pedoman seperti pedoman tata kelola air dan teknis pemulihan lingkungan," demikian disampaikan oleh Kepala BRG. Selain itu BRG melakukan sosialisasi dan penguatan partisipasi masyarakat dan penyiapan tim restorasi gambut di daerah.

Program BRG ini sejalan dengan program pada unit terkait dari kementerian dan lembaga. "BRG tidak bekerja dari nol tetapi dapat menyelaraskan dan bersinergi dengan apa yang telah dan tengah dikerjakan KLHK", demikian ditegaskan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah.

Pengarusutamaan rencana aksi restorasi gambut ke dalam perencanaan pemerintah perlu mendapat prioritas. Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Endah Murniningtyas menyatakan komimen untuk mendukung hal ini. Meskipun demikian, salah satu kendala adalah politik anggaran yang masih bertumpu pada pemadaman kebakaran daripada pencegahan. 

"Orientasi anggaran saat ini lebih pada kegiatan pemadaman, ke depan agar lebih diarahkan untuk kegiatan pencegahan. Disarankan untuk membentuk model insentif pencegahan kebakaran melalui pengembangan usaha sapi potong bertani jagung, dan sebagainya".

Deputi II Kementerian Koordinator Perekonomian juga menyampaikan yang sama yang disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan menekankan bahwa Kemenkeu akan mendukung penuh dari segi anggaran, mengingat untuk tahun 2016 BRG belum memiliki anggaran, agar segera disampaikan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya. 

Dirjen Anggaran menyarankan agar tugas BRG lebih difokuskan pada upaya mitigasi bukan pada penanganan kebakaran sebab upaya pemadaman kebakaran sudah melekat di BNPB. Namun demikian, keduanya sepakat perlu terobosan yang dipikirkan bersama mengenai persoalan anggaran di pemerintahan ini.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman, beserta jajarannya menyatakan kesiapannya untuk melakukan segala upaya agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan melibatkan TNI, POLRI, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BNPB, BMKG serta stakeholder lainnya. Untuk itu Gubernur Riau sudah mengeluarkan Pergub No. 5 tahun 2015 terkait 16 rencana aksi penanganan kebakaran lahan dan hutan.

Gubernur Jambi, Zumi Zola sangat mengapresiasi Kementerian LHK dan BRG yang intens melakukan rapat koordinasi yang sejalan dengan tujuan bersama untuk melakukan pencegahan. Pemprov Jambi telah mengeluarkan Perda nomor 2 tahun 2016 Pencegahan Karhutla. 

Di lapangan selalu dilakukan monitoring hotspot, membangun embung dan sekat kanal. Untuk lahan milik perusahaan menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan. Di jambi ada 11 Kab/Kota, 3 Kabupaten rawan kebakaran dengan luas gambut 900 ribu ha.

Di sisi yang lain, para pembicara menegaskan perlu sinkronisasi antara PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan PP No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa. 

Hal ini disampaikan baik oleh Dirjen Sumber Daya Air maupun Profesor Azwar Maas dari Universitas Gadjah Mada yang sekaligus menjadi Ketua Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut. Restorasi gambut perlu mulai bekerja dengan kondisi aktual, dengan mengetahui siapa yang ada di areal restorasi, apa yang diperbuat dan di zona apa pemanfaatan itu dilakukan.  

Rakor ini juga menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi dari Universitas Sriwijaya, Profesor Robyanto Susanto, dari perwakilan dari Bank Dunia dan Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.