JAKARTA - Distribusi surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 sejauh ini berjalan lancar. Pemerintah mengakui tidak ada masalah terkait persoalan surat suara, hanya tinggal melakukan pengecekan lebih lanjut nantinya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, masalah distribusi surat suara ini sudah selesai. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama KPU dan Bawaslu terus berkoordinasi masalah ini. Semuanya sudah siap, termasuk angkutannya ke daerah-daerah.

"Sampai hari ini tinggal fokus pengecekan kertas suara, kalau dari monitor semua, tiap hari kami punya posko, sudah 95 persen (kesiapan pilkada)," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam acara persiapan Pilkada di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/1/17).

Sedangkan 5 persen yang dinilai belum selesai, kata Tjahjo hanya masalah seperti ada warga di daerah tersebut yang belum merekam data KTP elektronik. Kemudian, terkait Kabupaten Buton, dimana hanya ada satu calon tunggal, namun malah tertangkap tangan dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, bagaimanapun masalah dalam pilkada ini Tjahjo memastikan pelaksanaannya nanti tak boleh sampai tertunda, kecuali karena masalah khusus seperti bencana alam. Sedangkan kalau hanya karena potensi rusuh, kata dia kepolisian sudah berkomitmen untuk siap mengamankannya.

"Pilkada hanya bisa tertunda kalau daerah pilkada ada bencana alam. Itu saja. Tingkat kerusuhan, polisi sudah siap," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melangsungkan rapat kordinasi nasional (Rakornas) Pilkada serentak 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan di 101 daerah jelang pesta demokrasi pada Februari mendatang.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, kegiatan ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, KPU, Bawaslu dan pihak pengamanan yakni Kepolisian yang dibantu TNI. Semua pihak tersebut harus sama-sama mampu menjalankan tugas dan fungsinya jelang Pilkada Serentak 2017.