JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyambut baik dan mendukung langkah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) khususnya sejumlah kepala daerah yang memberikan tindakan tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mangkir pada hari pertama masuk kerja.

Tindakan tegas itu antara lain dengan pemotongan tunjangan bagi PNS yang mangkir saat hari pertama masuk kerja setelah libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

Menurut Menteri, sanksi tegas bagi para PNS yang kedapatan tidak masuk kerja setelah libur lebaran itu perlu dilakukan. Tujuannya agar ada efek jera bagi kalangan PNS, sehingga pada gilirannya melaksanakan tugas yang diemban dengan baik.

"Saya rasa pemotongan tunjangan yang dilakukan bagi para PNS yang tidak masuk saat hari pertama kerja pasca libur lebaran sangat baik. Dengan demikian juga dapat memberi efek jera bagi para PNS, karena PNS memiliki tugas sebagai pelayan masyarakat. Sanksi seperti tersebut dapat diikuti juga oleh daerah lainnya," kata Asman Abnur di Jakarta, Selasa (4/7/17).

Asman mengatakan, meski terdapat beberapa PNS yang tidak masuk pada hari pertama masuk kerja, namun jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya.

Hal tersebut mengingat jumlah cuti bersama yang diberikan pemerintah sudah cukup lama, dan serta adanya Surat Edaran Menpan-RB yang meminta agar pimpinan isntansi pemerintah tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kepala daerah menegaskan akan memberikan sanksi yang tegas apabila masih ada PNS yang kedapatan membolos saat hari pertama masuk kerja. 

Sanksi yang dijatuhkan berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama satu bulan. Selain dari itu sanksi lainnya dapat berupa pemindahan atau mutasi.