JAKARTA : Berdasarkan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyimpulkan ada sekitar 54 rekening gendut milik kepala daerah, yang di dalamnya juga turut melibatkan keluarga. 

Transaksi keuangan mencurigakan tersebut didapatkan berdasarkan hasil penelusuran informasi keuangan yang dilakukan oleh PPATK sepanjang 2014.

Hal ini diungkapkan Kepala PPATK Muhammad Yusuf, katanya, selain database yang dimiliki PPATK, informasi keuangan mencurigakan juga didapatkan dari database kepemilikan rekening yang ada pada Penyedia Jasa Keuangan baik bank maupun non bank.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh 26 bupati memiliki nilai rekening lebih dari Rp 1 triliun dan 12 gubernur dengan kepemilikan duit di atas Rp 100 miliar. 

"Ini jumlah uang itu tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapat. Makanya, sungguh mencurigakan," kata Muhammas Yusuf di Jakarta, Selasa (30/12/14).

Dijelaskan Muhammad Yusuf, modus penyamaran data keuangan yang dilakukan oleh tiap kepala daerah terbilang sangat berbeda-beda. Masing-masing dari mereka memiliki cara untuk menutupi data keuangannya.

"Sebagai contoh, ada kepala daerah yang menyamarkan data keuangannya di balik perusahaan miliknya yang bergerak di bidang pertanian. Aliran keluar-masuk uang ke perusahaan tersebut tentu mencurigakan, mengingat usaha di bidang pertanian harusnya mengikuti siklus masa panen dan masa jual," ungkapnya.

Setelah ditelusuri, lanjutnya, terungkap bahwa perusahaan itu fiktif. Dan uang yang masuk ke rekening itu didapat dari jatah proyek-proyek yang ada di lingkungan bupati tersebut. 

"Selain itu, ada juga kepala daerah yang berusaha mengelabui data keuangan dengan mengaku mendapat fee dari pihak swasta di luar negeri. Setelah PPATK melakukan pengecekan, perusahaan yang dimaksud tidak pernah ada. Mereka lantas mengaku uang itu sebagai pinjaman," terangnya.

Ditambahkan Yusuf, modus penyamaran rekening kepala daerah juga turut melibatkan keluarga. Tercatat ada satu istri gubernur dan seorang anak bupati yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Jika dijumlah, uang tersebut tak kurang dari Rp 18 miliar.

Yusuf menyebutkan, pihak keluarga biasanya dilibatkan untuk menebar uang di banyak rekening. Mereka menyimpan uang tak tangung-tanggung. Di mana katanya, dalam satu hari saja bisa ada transaksi ratusan juta di banyak bank berbeda.

Dari hasil analisis, PPATK juga mendapati dua wakil bupati, seorang wakil gubernur dan dua wali kota yang memiliki rekening gendut. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sembilan pejabat daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan BUMD yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan.

"Semua laporan itu telah kita serahkan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindak lanjuti," ujar Yusuf.