JAKARTA - Para elit politik kiranya jangan membenturkan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri. Perkembangan akhir-akhir ini, sasaran yang mau dituju adalah Jokowi, dengan terlebih dahulu menyerang Megawati. Ini harus diwaspadai.

            

"Pendukung Jokowi jangan mau terperangkap. Permainan semakin canggih, lihai dan menusuk," kata Muhammat Yamin, Ketua Umum Sekretaritat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi), di Jakarta, Rabu (4/2).

            

Yamin mengatakan, banyak waktu dan energi yang telah terbuang akibat saling cakar antara Polri dan KPK dalam sebulan terakhir ini. Saling lempar pernyataan ditambah manuver-manuver politik yang terjadi hanya membuat hal–hal yang mulai lurus kembali bengkok, yang mulai dingin kembali hangat.

            

Padahal, esensi dalam penyelesaian masalah Polri dan KPK, tidak jelas. Bahkan terakhir banyak pihak yang berusaha memisahkan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, terkait rencana pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

            

"Seknas melihat, hubungan Megawati dengan Jokowi tidak akan terganggu dalam masalah Komjen BG. Hubungan personal keduanya telah terbangun lama sejak Jokowi diberikan mandat menjadi Walikota di Solo oleh Megawati pada tahun 2004. Kedekatan keduanya dapat saja menimbulkan kecemburuan berbagai pihak terutama di internal partai PDIP, walau itu manusiawi juga. Apa salah Bu Mega?"

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, ketika mengajukan calon tunggal Kapolri maupun Panglima TNI, PDIP tidak pernah menolak usulan Presiden. 

Bu Mega sebagai orang yang pernah menjadi presiden, sangat memahami pentingnya seorang Kapolri dan pentingnya seorang Panglima TNI dalam melindungi masyarakat, terutama dalam menjalankan tugasnya melindungi seorang Presiden. 

            

Komjen Budi Gunawan memang pernah menjadi ajudan Bu Mega yang ketika itu pangkatnya masih kolonel. Dari kolonel menjadi letjen (komjen), kenaikan pangkat Budi Gunawan terjadi di masa pemerintahan SBY. 

Jadi selama 10 tahun, Komjen Budi Gunawan bertugas di masa pemerintahan SBY sebagai Jenderal Polisi, kita tidak tahu bagaimana dan kapan rekening Komjen BG mulai gendut. 

            

"Nawa Cita adalah agenda besar yang harus dikawal, termasuk membersihkan Polri dan KPK dari penyelewengan tupoksi. Nawa Cita adalah agenda besar yang tidak hanya menjadi agenda presiden, tapi juga agenda besar Rakyat Indonesia," pungkas Yamin, mantan anggota DPRD dari PDIP.