JAKARTA - Setelah dua tahun tak kunjung selesai sejak dua tahun lalu masalah pelepasan lahan, Bupati Pelalawan akhirnya menemui Ketua DPD RI Irman Gusman di kantornya, pada Rabu (22/1) kemarin.

Didampingi oleh anggota DPD RI dari provinsi Riau Abdul Gafar Usman, Ketua DPRD Pelalawan Nasrudin dan Kepala Bappeda Syahrul Syarif dan Ketua Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (FMPMBK) Tengku Zulmizan Assegaf.

Dalam pertemuan dan dialog hampir 60 menit dengan Irman Gusman dan Ketua Komite II Parlindungan Purba masalah terwujudnya kawasan Teknopolitan di Pelalawan, yang masih terkendala izin dari Kemenhut. 

Harris mengaku sudah berkonsultasi dengan Kemenhut awal Agustus 2014 dan menyerahkan berbagai dokumen persyaratan ke pihak terkait di Kemenhut seperti pelepasan HPK menjadi Area Penggunaan Lain (APL) untuk kawasan Teknopolitan.

Kemudian persetujuan prinsip pelepasan HPK untuk pembangunan kawasan Teknopolitan atas nama Bupati Pelalawan seluas 3,754 hektar dan dispensasi pembukaan lahan untuk sarana dan prasarana kawasan Teknopolitan.

Dilanjutkan dengan tata batas pelepasan Hutan Produksi Konversi (HPK) untuk kawasan Teknopolitan hingga penyampaian buku laporan peta hasil pemetaan batas areal persetujuan  prinsip untuk kawasan Teknpolitan.

 

"Sesuai program Nawacita yang diusung oleh presiden dan  wapres Jokowi-JK , kami minta dukungan DPD untuk berkomunikasi dengan Kemenhut. Sebab semua persyaratan untuk meneken MoU sudah lengkap. Tapi hingga saat ini belum ada penandatanganan kerjasama, " ujar HM Harris.

 

Kepada HM Harris,  Irman Gusman telah meminta Parlindungan Purba dan Abdul Gafar Usman untuk mempelajari  kebuntuan rencana kerjasama antara Pemda Pelalawan dengan Kemenhut tersebut.  

 

Kepada Irman, Harris pun minta dibantu Irman berkomunikasi dengan Kementerian ESDM dalam upaya kerjasama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) PT Navigat Energi-BUMD Tuah Sekata (PT Langgam Power) dengan target daya hingga 200 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik kawasan teknopolitan. 

 

Harris menjelaskan tahap awal pembangunan 15 MW arus daya listrik yang keluar,untuk pertengahan 2014 akan ditingkatkan menjadi 50 MW dan target kedepan hingga 2021 hingga 200 MW. 

"Tidak gampang memperoleh daya hingga 200 MW. Yang wajar dan realistis saja 150-160 MW. Pemda yang menyampaikan ke ESDM, nanti kita (DPD-red) yang mencarikan pihak swasta sebagai mitra kerjasama, " katanya.