Arsyadjuliandi Rachman Kambali Gagal Dilantik Sebagai Gubri Definitif

PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau menginformasikan bahwa pelantikan Gubernur definitif daerah setempat yang sebelumnya direncakan hari ini, Rabu (4/5/16) di Jakarta oleh Presiden RI batal dilaksanakan karen belum dijadwalkan."Kata Mendagri m
Nasional 10 tahun lalu

Sayed Abubakar Perkuat Peran Legislator Riau di DPR RI

JAKARTA - Legislator Senayan Idris Laena berharap kehadiran Sayed Abubakar A. Assegaf  di DPR/MPR RI semakin memperkuat peran parlemen dari provinsi Riau."Sekarang lengkap kembali 11 orang. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak berkiprah memberi
Nasional 10 tahun lalu

IPHI Soroti Antrean Panjang Calon Haji Indonesia

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencari solusi atas antrean panjang calon jamaah haji Indonesia. Sebab ada warga yang harus menunggu puluhan tahun baru bisa berangkat haji."Di Indonesia antreannya tidak jelas karena ada perbedaan antrean antar pro
Nasional 10 tahun lalu

Tjahjo Kumolo : Jaga Kekompakan Demi Menyukseskan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Meskipun sebelum, saat pencalonan, sampai dengan terpilih satu perahu, seiya sekata, engkaulah bulan, engkaulah bintang, namun tidak sedikit diantara Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH yang keharmonisannya berubah 180 derajat pasca pelantika
Nasional 10 tahun lalu

Pelantikan Bupati Rohul dan Pelalawan di Jakarta Langgar Perpres

PEKANBARU - Setelah sempat batal, proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan Pelalawan rencananya berlangsung di Jakarta hari ini, Jumat (22/4/2016). Sayangnya, pelaksanaan tersebut melanggar Peraturan Presiden Joko Widodo Nomor 16
Nasional 10 tahun lalu

Kabupaten Siak Kembali Raih Predikat 16 Besar APN 2016

SIAK - Dinilai sebagai salah satu daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik ditingkat nasional, Kabupaten Siak kembali meraih predikat 16 besar Anugerah Pangripta Nusantara (APN) Tahun 2016, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Perencanaan Pemb
Nasional 10 tahun lalu

Mendagri Ambil Alih Pelantikan Bupati Rohul dan Pelalawan

JAKARTA - Setelah melakukan pembicaraan serius, Plt Gubri Asyadjuliandi Rachman dan Mendagri Cahyo Kumolo, akhirnya sepakat akan melantik Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan.  Pelantikan ked
Nasional 10 tahun lalu

Legislator Bengkalis Ajak LSM Gugat SK Kemenhut 673 Tahun 2014

JAKARTA - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673 Tahun 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar; Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 717.543 hektar; Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Ka
Nasional 10 tahun lalu

Dishubkominfo Pekanbaru Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Korupsi Rp12 Miliar

JAKARTA - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Pekanbaru dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Lembaga Anti Korupsi Independen. Pasalnya, diduga terjadi korupsi dalam bentuk gratifikasi pada pelaksanaan Ope
Nasional 10 tahun lalu

KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan Suparman dan Johar Setelah Ditetapkan Tersangka

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menjadwalkan pemeriksaan dua tersangka baru dalam kasus suap RAPBD-P tahun 2014 dan RAPBD Riau tahun 2015, yakni Mantan Ketua DPRD Riau periode 2009-2014 Johar Firdaus dan Bupati Rohul terpil
Nasional 10 tahun lalu

Kasus Reklamasi Gerus Citra Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA - Mencuatnya kasus dugaan suap pada proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai sejauh ini sudah menggerus citra dan popularitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan maju kembali dalam pemilihan gubernur Jakarta 2017.Pen
Nasional 10 tahun lalu

Jadi Tersangka KPK, Mendagri Sebut Bisa Saja Pelantikan Bupati Rohul Ditunda

JAKARTA - Bupati terpilih kabupaten Rokan Hulu, Suparman, ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus dugaan suap Pembahasan RAPBDP 2014 dan 2015 Provinsi Riau.Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penetapan tersangka mantan Ketua DPRD Riau i
Nasional 10 tahun lalu

KPK Utus Timsus Pencegahan Korupsi ke Riau

PEKANBARU - Dalam data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Provinsi Riau termasuk kategori paling rawan tindak pidana korupsi. Selama 10 tahun terakhir, KPK menangani 28 perkara korupsi di Riau. Tidak ingin korupsi menjadi tradisi di Riau, KPK s
Nasional 10 tahun lalu