MERANTI - Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra meminta kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepulauan Meranti turun melakukan pengecekan atas laporan masyarakat terkait persoalan kayu di Kundur-Kampung Balak. 

Dengan begitu diharapkan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu alam bisa ditata dengan baik sehingga menjadi pendapatan bagi daerah."Kita mita Dishut turunkan polisi kehutanan untuk melakukan pengecekan," kata Dedi. 

Pihaknya juga berjanji, Komisi B akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan melihat aktifitas penebangan liar maupun proses pengangkutan kayu di sekitar wilayah hutan Kundur-Kampungbalak Kecamatan Tebing Tinggi Barat. "Kami juga akan turun langsung nanti," tukasnya. 

Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap pemanfaatan kayu hutan untuk keperluan lokal karena beberapa penangkapan yang dilakukan aparat Polres Meranti dan Dinas Kehutanan beberapa waktu lalu, Dedi berjanji akan melakukan rapat dengar pendapat bersama pihak terkait. 

"Dalam minggu depan kita akan hearing bersama dinas kehutanan membicarakan ini," sebut politisi PPP Meranti itu. 

Namun, menurutnya ada hal-hal yang patut dipahami oleh masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan, karena hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. 

Pemerintah daerah tidak bisa membuat semacam kesepakatan yang pro masyarakat dengan pihak kepolisian, karena terhalang oleh aturan yang lebih tinggi.

"Sudah pernah kita coba, tapi belum berhasil. Kita akan mencoba lagi mencari celah, agar bagaimana mesyarakat bisa memanfaatkan kayu lokal untuk keperluan lokal, seperti membuat rumah dan sampan," ucap Ketua DPC PPP Meraanti itu.