PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru baru mengesahkan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari 27 Ranperda yang masuk kedalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2021.

Dr Moris Adidi Yogya pengamat kebijakan publik, mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru terkesan sia-sia. Menurutnya, dengan tingginya tingkat kunjungan kerja harusnya diiringin dengan pembahasan Prolegda.

"Jangan stabil atau malah menurun, bahkan malah mandek (berhenti)," cakapnya, Rabu (1/9/2021).

Lanjut Moris, sadar atau tidak dengan minimnya pembahasan Prolegda, masyarakat akan dirugikan dengan mandeknya pembahasan Prolegda.

Kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah fungsinya adalah pelayanan. Dari itu, kerugian yang akan didapat oleh masyarakat dari minimnya pembahasan Prolegda adalah tidak akan mendapatkan hak atau pelayanan.

"Rakyat seharusnya mengkritisi DPRD. Katakanlah dengan melakukan rapat dengan anggota DPRD atau melakukan aksi. Anggota DPRD adalah representasi wakil rakyat," katanya.

Nantinya dengan kondisi seperti saat ini, Moris mengatakan DPRD tidak hanya akan kehilangan kepercayaan dari rakyat. Namun rakyat juga akan berpendapat bahwa sudah tidak lagi ada keterwakilan rakyat di DPRD Kota Pekanbaru.

Akademisi dari Universitas Islam Riau (UIR) ini juga menegaskan masyarakat jangan sampai bersikap apatis atau bodo amat dengan DPRD Pekanbaru. Masyarakat harus mendesak agar DPRD Pekanbaru menjalankan fungsinya.

"Semakin lalai mereka (DPRD) Pekanbaru membahas Prolegda, masyarakat akan semakin tidak terlayani," tegasnya.

Moris mencontohkan pelayanan yang didapat masyarakat bukan hanya sekedar mengurus administrasi kependudukan saja, melainkan untuk mendapatkan kerindangan pohon adalah hak dari masyarakat.

"Kalau DPRD tidak melakukan itu, DPRD secara tidak langsung merugikan rakyat, artinya rakyat boleh tidak percaya dengan DPRD," tutupnya.